Sekretaris Bappeda NTB, Dr. Mahjulan, hari ini, 23 November 2023 menyambut kedatangan Tim Kaji Banding dari Provinsi Kalimantan Selatan. Hadir dalam rangka mempelajari percepatan ODF di Provinsi NTB.
Doktor Mahjulan sampaikan salah satu misi dalam RPJMD NTB tahun 2019-2023 adalah sehat dan cerdas, termasuk di dalamnya terkait sanitasi. Hebatnya di tahun 2022, NTB jadi Provinsi pertama yang mendapatkan rekor muri tiga pilar STBM. “Untuk mencapai ini kami banyak dibantu mitra pembangunan. Kolaborasi bersama mitra itu sangat penting bagi NTB, karena ditengah keterbatasan fiskal dan terus menurunnya transfer pusat semenjak paska covid, mitra sangat punya peran besar bagi kami”, ujarnya.
“Semoga ada kerjasama lanjutan setelah pertemuan ini, antara Kalimantan selatan dengan NTB misalnya dalam hal tanaman herbal,” tambahnya menutup sambutan.
Dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya penting bagi Kalimantan Selatan untuk belajar pada NTB bagaimana mencapai ODF 100%. Diantara 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, baru tiga kabupatennya yang sudah dinyatakan ODF. “OKI kami ingin ada hal baik yang bisa dicontoh. Apalagi secara kultural kami merasa lebih dekat dengan NTB,” ujarnya.
Berbagi pembelajaran, kemudian Rizal Smith, ST, kepala seksi kesehatan lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi NTB menyampaikan lima strategi yang diterapkan untuk mencapai STBM di NTB. Validasi data, pertemuan pokja yang membahas capaian data dan perkuat tim, menentukan kesiapan terkait kominten Provinsi dan Kab/Kota serta berbagi tanggung jawab, dan advokasi untuk komitmen kepala daerah.
Menambahkan, Taufiq Hari Suryanto, SKM, Fungsional Perencana Bappeda NTB sekaligus sekretariat PPAS sampaikan kunci utama dari pencapaian STBM di NTB adalah ikhtiar, mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan provinsi yang lain. Termasuk pada STBM. “Memperkuat pokja dengan meng-hire tenaga pendamping pokja hingga ke kab/kota,” ujarnya.
Sebelum bertugas, para pendamping ini akan diberikan pelatihan selama tiga hari. Menjelaskan tentang tugas dan fungsi pokja. Selain itu kami NTB juga berkolaborasi bersama BAZNAS berhasil menjadi Provinsi pertama yang berhasil mengimplementasika Fatwa MUI No.1 tahun 2015 tentang Pendayagunaan ZIS untuk Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman.
Dalam mencapai keberhasilan STBM, menurutnya silaturahmi yang kuat jadi kunci pencapaian. Hal ini karena jika dilihat dari anggaran yang didukung APBD, hanya untuk gaji pendamping pokja saja. Sehingga hal-hal lainnya membutuhkan dukungan non government. “Misalnya program wash dari Unice, “ ujarnya.
Tidak hanya dukungan mitra, komitmen kepala daerah di Kabupaten/Kota juga adalah faktor penting. Contohnya KSB yang berhasil menjadi Kabupaten pertama yang mencapai 5 pilar STBM. “Bupatinya punya komitmen dan pengetahuan yang kuat ttg STBM lima pilar,” pungkasn.
Menutup paparannya, menurutnya berdasarkan pengalaman selama ini, jadi tugas di tingkat Provinsi adalah membina, mengawasi dan mengkombinasikan. “Oleh karena itu target kami di tahun 2023 ini, adalah menjadi Provinsi yang tuntas 5 pilar STBM. Saat ini masih ada tiga Kab/Kota yang belum, Kabupaten Bima, Kota bima, dan Kabupaten Dompu, komitmennya sedang kami proses,” ujarnya. (Ida)
