Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menghadiri pertemuan Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Se-Jawa, Bali, Nusa Tenggara 2023. Diikuti oleh peserta dari badan yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah/Bappeda, Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi, serta dinas yang menangani urusan komunikasi, informasi, dan statistik/Diskominfotik, kegiatan ini mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kawasan Jabalnusra”. Bertempat di Hotel Golden Palace, Selasa 21 November 2023.
Asisten III Setda NTB, H. Wirawan Ahmad, S.Si., M.T., menyampaikan saat ini Pemerintah Provinsi saat ini sedang mengusung tema transformasi ekonomi menjadi menu utama dan ultimate goal dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) NTB tahun 2024-2026. Sebagai dokumen transisi yang menjadi rujukan PJ gubernur dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, NTB sudah mengadopsi semangat transformasi ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka memposisikan NTB sebagai lokomotif perkembangan ekonomi Bali Nusra di dua indilkator, yaitu sektor industri dan pertanian.
Sementara itu Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, BPS, Moh Edy Mahmud menyampaikan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga tumbuh dengan solid di tengah pelemahan ekonomi secara global. Tumbuh sekitar lima persen hingga triwulan tiga tahun ini. Dengan mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kawasan Jabalnusra, kita perlu memikirkan bagaimana agar dapat memajukan Kawasan Jabalnusra, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 59,92% berada di wilayah Jabalnusra atau Jawa-Bali-Nusa Tenggara,” ujarnya.
“Pembangunan ekonomi yang inklusif diharapkan menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Ada tiga pilar dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif, yaitu Memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Menurunkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, serta Memperluas akses dan kesempatan”, lanjutnya.
Menurutnya pembangunan ekonomi perlu mengedepankan kebijakan yang inklusif dan pengentasan dalam kemiskinan ekstrem, dimana provinsi-provinsi di kawasan Jabalnusra diharapkan terus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif serta pengentasan kemiskinan ekstrem.
Oleh karena itu untuk mencapainya dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi program di pusat dan daerah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. “Karena penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan upaya dan sinergitas bersama pemerintah pusat-daerah melalui regulasi yang tepat dan mewujudkan ekonomi yang inklusif”, tambahnya.
Menutup pembukaan, Moh Edy Mahmud mengajak hadirin untuk berkolaborasi dan bersinergi mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
