Penulis : Sugeng W.P. Putra, S.STP, M.SIJF. Perencana Ahli Muda Bappeda Provinsi NTB BissmillahirrahmanirrahimAssaalamuailakum Warahmatullahi Wabarakatuh Kewenangan yang dapat dilakukan oleh desa dalam upaya peningkatan perekonomian desa adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan lembaga ekonomi sekaligus lembaga sosial milik pemerintah desa bersama masyarakat desa […]
Artikel
31 posts
Pembangunan manusia yang berkualitas menjadi bagian penting dalam mendukung tujuan pembangunan nasional dan daerah. Secara nasional, transformasi sistem kesehatan Indonesia dijabarkan dalam 6 pilar utama untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Pilar ini diawali dengan transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem […]
OLEH TRIBHUANA TUNGGA DEWI I. PENDAHULUAN Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, salah satu upaya percepatan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya lokal adalah dengan penetapan kawasan strategis. Kawasan strategis adalah suatu kawasan ekonomi yang secara potensial memiliki efek ganda yang signifikan secara lintas sektoral, lintas spasial (lintas […]
OLEH TRIBHUANA TUNGGA DEWI I. PENDAHULUAN Otonomi Daerah menitikberatkan pada pembangunan daerah yang mampu meningkatkan motivasi daerah untuk memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Hal tersebut apabila dibiarkan begitu saja akan menyebabkan terjadinya kesenjangan antar daerah karena daerah yang memiliki potensi melimpah semakin kaya dan daerah yang memiliki potensi terbatas semakin […]
B. Sri Ratna Setiawati, S.T., M.Eng. (Fungsional Perencana Ahli Muda, Bappeda Provinsi NTB) Ruang sebagai sumber daya pembangunan lokal, merupakan input alternatif yang permanen dan selalu tersedia di suatu wilayah. Fokus perencanaan dan pembangunan ruang yakni mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, salah satunya dengan mengurangi […]
OLEHTRIBHUANA TUNGGA DEWI I. PENDAHULUAN Kawasan strategis ditentukan dari berbagai kepentingan, antara lain daya tarik sosial, ekonomi, budaya, SDA, teknologi tinggi, serta fungsi daya dukung lingkungan. Berdasarkan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan wilayah, merencanakan tata ruang, memanfaatkan ruang dan mengendalikan ruang […]
B. Sri Ratna Setiawati, S.T., M.Eng. (Fungsional Perencana Ahli Muda, Bappeda Provinsi NTB) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 telah berlangsung selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Banyak manfaat yang telah dirasakan dari RTRW Provinsi NTB dalam mengarahkan […]