Fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem untuk mencapai zero extreme poverty pada tahun 2024. Bappeda NTB selaku sekretariat TKPKD Provinsi inisiasi rapat lanjutan pembahasan validasi data percentil P3KE bersama Bappeda Kabupaten/Kota dan pengelola DTKS pada Dinas Sosial baik tingkat Provinsi maupun seluruh Kabupaten/Kota di NTB. Ruang Rapat Bappeda NTB, 27 Juni 2023.
Membuka acara, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Iskandar Zulkarnain, ST., M.Si sampaikan, rapat hari ini merupakan rapat lanjutan pembahasan data percentil P3KE. “Sebelumnya kami sudah lakukan rapat overlay antara data kemiskinan dari P3KE dengan data PBI JKN dari BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Paparkan terkait data kemiskinan ekstrem dari TNP2K, Iskandar sampaikan saat ini masih ada 253.734 jiwa atau 55.245 KK miskin ekstrem di NTB. “TKPKD Provinsi sudah mengolahnya dalam bentuk peta,” tambahnya
Tampak lebih banyak merah di Pulau Lombok, hasil olahan TKPKD NTB juga tunjukkan dominasi usia miskin extrem da di di rentang 22 hingga 59 tahun. Terkait Kesehatan, ternyata warga miskin extreme juga adalah warga yang beresiko stunting, hingga 73%. “Jangankan desanya, orangnya juga sudah kita identifikasi,” ujar Iskandar menambahkan.
Juga sudah kembangkan aplikasi verivali yang sudah di ujicobakan di salah satu desa di Kecamatan Pringgabaya. Bappeda NTB berharap agar Kabupaten/Kota lainnya juga menggunakan aplikasi ini. “Kita fokus pada kemiskinan extrem, dimana TNP2K katakana masih ada 253.734 jiwa di NTB, ini kita sandingkan dengan DTKS. Jika data TNP2K belum masuk, segera dimasukkan dalam DTKS,” imbuh Kabid.
Oleh karena itu diharapkan enam tindak lanjut dan komitmen yang dihasilkan dari forum ini antara lain; 1) Penyusunan kebijakan dan regulasi di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar data P3KE digunakan sebagai data sasaran penanggulangan kemiskinan, 2) Validasi data level desa (database kemiskinan/single data) yang dijadikan sebagai acuan data kemiskinan Perangkat Daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi), 3) Program/Kegiatan penanggulangan kemiskinan Perangkat Daerah tepat sasaran mengacu pada data P3KE, 4) Komitmen Kabupaten/Kota untuk melakukan Veri-vali data P3KE (176.029 jiwa) menggunakan Aplikasi Android Provinsi, 5) Membangun kemitraan melalui Gerakan Multi Pihak antara pemerintah dan non-pemerintah, 6) Veri-vali ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan pihak-pihak yang melaksanakan penyaluran bantuan seperti BPJS, PKH, dll. “Komitmen bersama dan perubahan mindset dari masyarakat,” adalah kunci ujarnya menutup forum. (Id)
