Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menjadi narasumber dalam Pemdampingan Review Data SPM dan Input Teknis Penyusunan Peraturan Gubernur Rencana Aksi SPM di Provinsi NTB. Diadakan oleh Mitra Pembangunan SKALA, kegiatan ini bertempat di Hotel Santika Mataram. Selasa 27 Juni 2023.
Kepala Bappeda menyampaikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) NTB Tahun 2024-2026 memiliki tujuh tujuan yaitu: 1) Terwujutnya transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah; 2) terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang kompetitif, unggul, andal, dan taqwa; 3) terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri; 4) terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang mandiri; 5) terwujudnya peningkatan tata Kelola pemerintah daerah; 6) terwujudnya peningkatan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs); dan 7) terwujudnya daya saing daerah.
“RPD sangat berhubungan erat dengan SPM, dimana salah satu strategi utama RPD NTB Tahun 2024-2025 ialah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sehingga dapat mewujudkan ultimate goal dari RPD yaitu Terwujudnya Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas Daerah Menuju NTB sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Regional Bali Dan Nusa Tenggara yang Inklusif dan Berkelanjutan”, ucap Doktor Iswandi.
Menurutnya cakupan SPM dalam kerangka RPD Tahun 2024-2026 masuk pada beberapa sektor. Terdapat pada SPM Pendidikan dan SPM Kesehatan dengan sasaran meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat Kesehatan masyarakat. SPM Pekerjaan Umum dan SPM Perumahan Rakyat dengan sasaran meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor. SPM Trantimbumlinmas memiliki sasaran meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan soaial dan inklusi keuangan, serta SPM Sosial dengan sasaran meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik).
Menutup sambutan, Doktor Iswandi sampaikan harapan dengan diadakan kegiatan ini dapat meningkatkan penguatan kelembagaan tim penerapan SPM Daerah. “Dengan melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) penerapan SPM yang inklusif dan komprehensif. Penguatan baseline data yang valid menjadi SATU DATA SPM, Perencanaan untuk kebutuhan alokasi anggaran, dan Implementasi prinsip Gender Equality Disability Social Inclusion (GEDSI) untuk target sasaran 6 bidang SPM,” pungkasnya.
