Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., membuka acara “Berbagi Pengetahuan Tentang Metode Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang”, yang dilaksanakan secara hybrid melalui zoom dan langsung di ruang rapat geopark kantor Bappeda NTB. “Acara ini sangat penting, untuk mempersiapkan rencana pembangunan jangka panjang selanjutnya yang lebih baik”, ujarnya. Selasa 13 September 2022.
Tiga dokumen penting yang harus dipersiapkan secara bersamaan dan menjadi tugas Bappeda saat ini, adalah RPJPD yang akan berakhir tahun 2025, RPJMD yang akan berakhir tahun 2023, dan RPD (Rencana Pembangunan Daerah) yang dibuat sebagai transisi menunggu pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. “Penting untuk dimulai dengan evaluasi, maka hari ini mari kita dengarkan penjelasan best practice Bappenas yang telah melakukan evaluasi RPJPN”, ujar Kepala Bappeda NTB, menutup sambutannya.
Meitha Pratiwi, staff direktur pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sektoral Kementerian PPN/Bappenas memaparkan bagaimana tahapan yang mereka lakukan saat evaluasi RPJPN 2005-2025. Terdapat tiga lingkup hal yang dievaluasi; 1) Kinerja pembangunan secara makro sambil mempertimbangkan karakteristik wilayah, 2) Efektifitas kebijakan strategis, sejauh mana dilakukan, dan mencari praktek terbaik dengan melakukan benchmarking dengan Cina dan Thailand, dan 3) Melakukan kajian Dampak atau manfaat kebijakan strategis kepada masyarakat dengan survei persepsi melalui kuesioner online dan offline.
Untuk evaluasi kinerja pembangunan di tahun berjalan, Bappenas menggunakan tools trend analysis. Membandingkan data antarwaktu, mengamati kecenderungan data secara menyeluruh, dan melihat rata-rata perubahan suatu data dari waktu ke waktu. Dari analisis ini diharapkan ada simpulan atau rekomendasi kebijakan selanjutnya. Membaginya dalam empat trend, Bappenas di akhir analisisnya kemudian dapat merekomendasikan kebijakan untuk selanjutnya. Jika trend menurun dan stagnan maka perlu upaya yang sangat-sangat strategis untuk mencapai target, sementara jika tren moderat artinya sudah ada peningkatan namun masih perlu upaya untuk percepatan. Sedangkan jica capaian sudah on the track artinya hampir memenuhi target akhir, maka perlu dipertahankan kinerjanya.
Data yang lebih detail memperlihatkan, dari 142 indikator terpilih perwakilan nasional yang dievaluasi. Tampak 79,68% meningkat dengan pembagian 45,77% on the track dan 24,65% masih memerlukan upaya percepatan. Dengan seluruh bidang sudah mencapai baik, dengan skor diatas tiga, namun diantara itu, berdasarkan persepsi masyarakat tampak pertahanan dan keamanan mendapatkan point paling tinggi, dan yang paling rendah jatuh pada politik dan iptek.
Selain mengahasilkan rekomendasi pada kinerja pembangunan, tim evaluasi juga menelurkan beberapa rekomendasi untuk penyusunan RPJPN selanjutnya, antara lain; 1) RPJPN masih diperlukan sebagai rujukan penyusunan dokumen kerangka kelembagaan dan regulasi, 2)Perlu ada mekanisme adjustment atau penyesuaian pada periode pelaksaan, mengingat dinamika yang sangat dinamis seperti situasi pandemi, 3) Perlu ada mitigasi risiko perencanaan untuk meminimalisir resiko yang bisa saja terjadi, 4) Perlu disusun pembabakan pembangunan lima tahunan yang futuristik, adaptif, dan berkesinambungan setiap tahapnya.
Selanjutnya sesi diskusi berlangsung dengan baik, Badaruddin, S.Si.,MA.M.Ec.Dev Kepala Sub Bid Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan menyebutkan, “Jika Bappenas hanya mengevaluasi sembilan bidang terpilih, NTB akan melakukan evaluasi seluruh bidang dan sektor”. Kegiatan ditutup dengan rencana lanjutan sekaligus menjawab harapan dari para peserta. “Akan ada bimbingan teknis lagi bagaimana menyusun RPJPD kepada seluruh Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB” ujar Badaruddin.
#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
