Kepala Bappeda NTB, Dr. Iswandi sampaikan paparan dalam Rapat Persiapan Pendampingan Intervensi Stunting. Dilaksanakan di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, rapat ini menghadirkan beberapa narasumber lainnya, yaitu Wakil Gubernur NTB sekaligus Ketua TPPS Provinsi NTB, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati, PLT Kepala BKKBN NTB, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB.
Berbagi cerita inspiratif, Istri Gubernur NTB selaku Ketua TP PKK Provinsi NTB yang biasa disapa Bunda Niken sampaikan dua kegiatan yang TP PKK Provinsi NTB telah lakukan untuk kurangi stunting. Memberikan telur selama 90 hari untuk anak-anak stunting di Desa Senaru KLU, TP PKK Provinsi NTB bekerjasama dengan TP PKK KLU melatih dua orang kader posyandu untuk berikan telur setiap hari. “Hampir 5 juta persepuluh hari” ujarnya menjelaskan terkait biaya yang dibutuhkan. Kegiatan ini kemudian diperkirakan mampu menurunkan angka stunting di Desa Senaru, sebanyak 57 anak. “Sebaiknya sehari anak sunting dapat 2 butir untuk dapatkan hasil yang lebih signifikan” ujarnya mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakannya.
“Kami juga punya pengalaman di Desa Labuan Sumbawa,” ujarnya. Disana pengurangan stunting diintervensi dengan kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat). “Tidak hanya memberi telur tapi juga dimasakkan” tambah Bunda Niken. Di kegiatan ini ibu-ibu PKK mendapatkan pengarahan mengenai menu sehat dan gizi. Mendapatkan dukungan dana desa, Dashat ini mampu turunkan jumlah anak stunting dari 100 menjadi 5 anak. “Dengan memasakkan langsung dengan bentuk yang bisa dimakan anak, bisa memastikan kesuksesan program,” tegasnya.
Oleh karena itu, saat ini TP PKK di bawah kepemimpinan Bunda Niken sedang menggodok konsep intervensi stunting yang paling signifikan. Kedepannya, Dashat akan dilaksanakan juga di salah satu kelurahan di Kota Mataram. “Kita bisa tuntaskan stunting dengan program spesifik, tentunya ini butuh dukungan dari banyak pihak, dan tentu saja membutuhkan waktu yang lama” ujarnya menutup cerita.
Selanjutnya ketua TPPS Provinsi NTB, Wakil Gubernur NTB sampaikan bahwa NTB merupakan daerah yang paling konsisten mencatat EPPGBM diantara daerah lain diseluruh Indonesia. Sejak Posyandu Keluarga ada di seluruh dusun di NTB persentase penginputan data melalui EPPGBM selalu diatas 90%. “Sayangnya tidak seluruh provinsi lakukan pencatatan seperti kita, sehingga angka stunting yang dirilis nasional gunakan angka survey SSGI yang dilakukan setahun sekali” ujarnya. Tidak perlu saling menyalahkan, Wakil Gubernur mengajak seluruh peserta yang hadir untuk fokus dan konsisten memastikan intervensi pada balita, remaja dan lansia dilakukan dengan benar.
Tidak hanya karena rendahnya gizi anak, Wagub juga sampaikan stunting dapat disebabkan karena lingkungan yang tidak sehat, dan calon ibu atau ibu hamil yang anemia. Oleh karena itu menurutnya, konsep poga yang mengintervensi seluruh warga dusun adalah konsep yang sangat tepat untuk selesaikan stunting.
Sementara itu berbicara target, saat ini anak stunting di Pulau Lombok jauh lebih banyak daripada yang ada di Pulau Sumbawa. Hal ini terjadi salah satunya karena faktor jumlah penduduk. Oleh karena itu Wagub mengajak seluruh OPD di tingkat Provinsi secara bergotong royong memutus stunting. “Satu OPD satu Kecamatan” ujarnya. Akan fokus terlebih dahulu di Pulau Lombok, Wagub sampaikan untuk yang di Pulau Sumbawa ia optimis bisa diselesaikan dengan intervensi Kabupaten/Kota.
Akan memberikan bantuan berupa telur sebagai asupan protein hewani selama 90 hari untuk anak stunting. Wagub sampaikan bahwa NTB saat ini sudah punya data lengkap by name by address. “Yang perlu kita lakukan sekarang adalah intervensi di tingkat dusun dan desa, agar ini tepat sasaran. Yakinkan kita kolaborasi semua sumbangan telur dan CSR untuk kita gerakkan dengan tepat agar signifikan turunnya” imbuhnya.
Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB sampaikan bagaimana agar telur sampai ke sasaran. Perlu dilakukan persiapan dengan melengkapi data Kecamatan. “Setelah itu juga perlu diperhatikan berapa ketersediaan telur,” ujarnya. Namun menurutnya, intervensi telur pada anak stunting sebenarnya perlu dilengkapi dengan intervensi pada calon ibu dan ibu hamil yang anemia untuk mencapai hasil yang lebih signifikan.
Menutup sesi paparan hari itu, Kepala Bappeda NTB sampaikan perannya selaku sekretariat TPPS. Bertugas untuk melaksanakan monitoring Bappeda NTB telah menyiapkan aplikasi. Untuk memastikan intervensi sesuai dengan fokus dan lokus. Juga membantu OPD mengambil keputusan. “Berbasis pada data EPPGBM, semua informasi akan dirilis setiap bulannya oleh sekretariat TPPS Provinsi,” ujarnya. (Id)
#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
