Mataram — Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., membuka kegiatan Lokakarya Perumusan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penyelenggaraan Satu Data Daerah Provinsi NTB, Kegiatan yang diinisiasi oleh Kemitraan Indonesia-Australia SKALA dilaksanakan di Hotel Santika, Kamis 23 Oktober 2025.
Dalam sambutannya, Kepala Bappeda menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam mewujudkan sistem data yang terpadu dan berkualitas. Data yang terintegrasi, katanya, akan menjadi acuan utama dalam penyusunan perencanaan dan pengambilan kebijakan di berbagai sektor pembangunan daerah.
“Kita harus memastikan bahwa NTB memiliki satu data yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Sejak terbitnya Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, masih terdapat berbagai tantangan dalam hal kualitas dan konsistensi data, baik di tingkat daerah maupun antarinstansi,” ujarnya.
Menurutnya, pendampingan melalui Program SKALA telah membantu mempercepat perbaikan tata kelola pembangunan, terutama melalui peningkatan kualitas data. Upaya yang telah berjalan selama lima hingga enam tahun terakhir ini diharapkan menjadi modal penting bagi NTB untuk terus memperkuat sistem perencanaan berbasis bukti.
Lebih lanjut, Doktor Iswandi menjelaskan bahwa kegiatan lokakarya ini juga menjadi momentum refleksi atas hasil evaluasi RPJMD Provinsi NTB. Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD sebelumnya, capaian indikator kinerja pembangunan daerah belum mencapai 50 persen dari target.
“Kita perlu belajar dari pengalaman sebelumnya. Penyusunan RPJMD 2025–2029 harus menjadi momentum perbaikan agar capaian pembangunan lebih terukur, selaras dengan rencana pembangunan nasional,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa mulai 2025, sistem manajemen pembangunan nasional dan daerah harus selaras, baik dari sisi periodisasi maupun indikator kinerja. Terdapat 45 indikator utama pembangunan yang dipantau secara nasional dan harus direalisasikan oleh setiap provinsi, kabupaten, dan kota.
“Dokumen perencanaan sekarang bersifat integratif. Artinya, RPJMD provinsi dan kabupaten/kota harus sejalan dengan RPJMN nasional. Kita ingin memastikan bahwa target pembangunan bisa dicapai dengan data yang konsisten, berkelanjutan, dan berkualitas,” tambahnya.
Kepala Bappeda juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyediakan data yang relevan dan valid, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
“Keberhasilan pembangunan akan sulit diukur bila data yang disajikan tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Karena itu, seluruh OPD harus memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kualitas data,” tegasnya.
Sebagai penutup, Iswandi mengingatkan bahwa RPJMD yang baru disahkan menjadi kompas pembangunan NTB lima tahun ke depan. Semua OPD, katanya, harus mengawal pencapaian indikator kinerja melalui penguatan tata kelola data dan evaluasi yang berkelanjutan.
“Masalah data ini sangat penting. Kita ingin agar capaian indikator pembangunan pada tahun 2029 bisa mendekati target 100 persen. Oleh karena itu, kegiatan lokakarya ini menjadi langkah awal untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti di Provinsi NTB,” pungkasnya.
