Koordinator Bidang Pertanian Bappeda Provinsi NTB, Syamsul Hidayat, S.Pt., memimpin kegiatan Rapat Review Program dan Kegiatan Penurunan Kemiskinan di Provinsi NTB, dihadiri perangkat daerah terkait lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Bertempat di ruang rapat Geopark Bappeda NTB, Selasa 15 Agustus 2023.
Syamsul Hidayat menyampaikan kegiatan ini dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP, Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 fokus pada penurunan kemiskinan di NTB melalui pendanaan APBD dan APBN, yang akan dilaksanakan awal bulan September 2023.
“Kami terus berusaha terhadap angka kemiskinan regular maupun kemiskinan ekstrem 3,29% yang ada di NTB agar dapat secara perlahan turun, karena berdasarkan Inpress No 4 Tahun 2020, pemerintah memeiliki target 0% pada Tahun 2024. Pada rapat kali ini diharapkan setiap OPD telah menyiapkan maping program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai DPA dan DIPA Tahun Anggaran 2023. Harapannya OPD dapat menyisir program kegiatan terkait kemiskinan sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di NTB. Karena jika kemiskinan tidak turun atau bahkan meningkat maka dapat berpotensi terhadap nilai SAKIP”, pungkas Syamsul Hidayat.
Saharuddin sebagai narasumber dari Biro Organisasi NTB menyampaikan seperti yang kita ketahui saat ini mekanisme atau pola evaluasi KemenpanRB melalui akuntabilitas sakip maupun akuntabilitas Zona Integeritas (ZI) pada penurunan kemiskinan. Sehingga jika kemiskinan kita mengalami penurunan maka nilai akan mendapatkan SAKIP yang berkualitas. Jika nilai SAKIP kita berkualitas maka dana intensif daerah yang kita dapatkan dari pemerintah pusat menjadi lebih besar.
“Hasil evaluasi yang dilakukan oleh KemenpanRB terhadap NTB adalah sebagai rujukan dalam memberikan saran dan perbaikan kepada NTB untuk melakukan penyempurnaan-penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan yang mengarah pada penurunan kemiskinan”, lanjutnya.
“Mengingat waktu evaluasi yang sangat singkat, kita harus betul-betul meyakinkan bahwa apa yang kita laksanakan itu bisa kita sajikan kepada kemenpanRB atas capaian, program dan kegiatan yang langsung berdampak pada penurunan kemiskinan”, pungkasnya.
Beberapa hal yang akan dievaluasi oleh KemenpanRB diantaranya Indeks SPBE, capaian akuntabilitas kinerja, capaian akuntabilitas keuangan, SPE, SKE. Dalam hal RB tematik lebih fokus dilihat dari penurunan kemiskinan, peningkatan realisasi investasi, inflasi, serta penggunaan produk dalam negri dan hal-hal penting yang terkait dengan digitalisasi pemerintahan. Dalam hal ini Penurunan Kemiskinan menjadi locus perhatian oleh kemenpanRB”, sampaikan Saharuddin.
