Tindak Lanjut MOU PRKBI, Bappenas dan Bappeda NTB Susun Rencana Kerja Implementasi

Menindaklanjuti penandatanganan nota kesepakatan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) antara Bappenas dengan Provinsi NTB pada tanggal 15 Agustus 2023 di Jakarta. Hari ini, 5 Oktober 2023 bertempat di ruang rapat Bappeda NTB dilaksanakan rapat penyusunan rencana kerja implementasi PRKBI.

Dihadiri langsung oleh Bappenas RI bersama tim, Bappeda NTB, Perangkat Daerah tingkat Provinsi, Mitra Pembangunan yang terdiri dari  Yayasan Relief Islami Indonesia, Konsepsi , Transform, dan sektor swasta. Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Inggris (UK FCDO) juga konsultan PRKBI yang telah ditunjuk oleh UK FCDO yaitu Oxford Policy Management Limited (OPML).

Dibuka langsung oleh Direktur Lingkungan Hidup Bappenas RI Ir. Medrilzam, M.Prof. Econ, Ph.D. yang menjelaskan terkait kegiatan yang sedang berlangsung saat ini di tingkat pusat. Menurutnya draft RPJPN 2025-2045 yang telah disusun, kuat dengan nuansa hijau. Mengusung target Indonesia pada 2045 menjadi negara nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan transformasi ekonomi menjadi ekonomi hijau yang meletakkan pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim sebagai tulang punggung. Oleh karena itu dua dari lima sasaran utamanya kemudian adalah peningkatan bersama antara pendapatan per kapita yang setara negara maju dan menurunnya emisi gas rumah kaca menuju net zero emissions.

“Harapan kami, daerah bisa memastikan hal ini menjadi pedoman yang juga berlaku di wilayahnya masing-masing. Maka, saat ini bersama Kemendagri kami sedang menyusun Surat Edaran Bersama (SEB) agar daerah dalam penyusunan RPJPD nya yang saat ini sedang masuk di tahap rancangan awal juga KLHS mempedomani RPJPN ini”, ujarnya.

Untuk konteks Nusa Tenggara Barat, menurut Bappenas yang mengutip berbagai sumber. Terjadinya perubahan iklim kemudian memperparah kondisi di Nusa Tenggara Barat. Akibat kekeringan, darurat ketersediaan air semakin meluas. Dimana menurut data BPBD, terdapat 577.025 jiwa warga NTB pada 335 desa kesulitas air bersih akibat kekeringan parah. Mulai dari Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima. Juga terjadi gagal panen. Menurut suara NTB, sebanyak ratusan hektar lahan pertanian padi milik petani terancam gagal panen karena kekeringan yang terjadi di Kecamatan Kuripan.

Hal lainnya, juga terjadi rawan gelombang tinggi, berita dari detik.com sampaikan tenggelamnya kapal motor milik nelayan di Kepulauan Sape, Kabupaten Bima akibat dihantam ombak. Dan di sektor Kesehatan, terjadinya kenaikan kasus DBD yang tembus hingga 386 kasus di 10 Kab/Kota di NTB pada awal 2023. “Itu artinya naik 100 persen” ujarnya mengutip detik.com.

Oleh karena itu menurutnya dengan adanya kesepakatan bersama antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Bappenas terkait pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Diharapkan mampu menghasilkan antisipasi sekaligus ketangguhan daerah untuk menghadapi perubahan iklim. Melalui MOU ini Bappenas akan mendampingi NTB dalam empat hal; 1) Penyusunan dan integrasi kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim di Daerah ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah, 2) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi serta perhitungan potensi kehilangan ekonomi dalam implementasi PRKBI, 3) Penyusunan kajian pendukung (enabler) dalam mempercepat implementasi PRKBI, dan 4) Implementasi program Pembangunan Rendah Karbon pada semua sektor.

Dokumen PRKBI bukan dokumen yang mulai dari nol terangnya. Prof Meldrilzam yakin sudah banyak hal yang dilakukan baik oleh pemerintah, mitra pembangunan, maupun sektor swasta. “Saya harap ada sinergi dari berbagai pihak di NTB. Sudah banyak kerjasama dilakukan oleh mitra pembangunan, apa yang sudah eksisting harus terus dijalankan. Banyak yang sudah bergerak kita tinggal petakan saja, juga kalau bisa inovatif, jangan yang regular,” ujarnya.

Selanjutnya, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si juga sampaikan bahwa saat ini NTB sedang susun dokumen PRKBI. “Kami jadi provinsi pertama yang kolaborasikan dua hal ini secara terintegrasi, PRK dan PBI,” ujarnya.

Berkomitmen kuat pada keberlanjutan lingkungan, menurutnya di dalam RPD NTB tahun 2024-2026, lingkungan menjadi salah satu pilar utama pembangunan. Bagaimana mendorong transformasi ekonomi yang sebelumnya didominasi tambang yang eksklusif menjadi ekonomi yang lebih inklusif dari sektor non tambang.  Selain itu dalam beberapa tahun belakangan ini NTB mampu meraih banyak prestasi di sektor lingkungan. “Pada tahun 2022, NTB meraih  peringkat pertama dalam pencapaian indeks ekonomi hijau, posisi kelima dalam penginputan AKSARA, peringkat pertama untuk optimalisasi EBT, dan tercepat pengimplementasian RUED,” pungkasnya.

Tidak sendiri, dalam gerakan ini Pemerintah Provinsi NTB akan berkolaborasi baik dengan mitra pembangunan maupun dengan sektor swasta. Tampak di dalam rapat ini berbagai mitra pembangunan, termasuk YRII (Islamic Relief), Konsepsi, Transform sampaikan komitmen kolaborasi baik dalam proses penyusunan dokumen PRKBI yang sudah berjalan, maupun melalui berbagai program masing-masing mitra yang mendukung berbagai capaian PRKBI di semua sektornya.

Termasuk komitmen kuat dari PT Eco Solution Lombok (ESL) yang juga merupakan bagian dari Konsorsium Iklim dan Lingkungan Hidup (NTB Climate and Environment Consortium, NTB CEC). Bersama akademisi dari Universitas Mataram dan Universitas Hamzanwadi berkomitmen untuk turut berkolaborasi di dalam program PRKBI ini.  (Id)