KEGIATAN RAKORTEK PROGRAM GENERASI EMAS NTB2025 (GEN2025) DALAM RANGKA SERTIFIKASI PARANA (PASANGAN RAMAH ANAK) TINGKAT KAB/KOTA DAN ADVOKASI PENGEMBANGAN INTEGRASI PROGRAM GEN DAN STUNTING DI KAB/KOTA SERTA DESA/KELURAHAN.

Program Generasi Emas NTB 2025 adalah program terpadu untuk membentuk sumber daya manusia dini yang berkualitas di Provinsi NTB. Pembentukan SDM yang handal tidak bisa dilakukan oleh satu atau beberapa sektor pembangunan, melainkan secara bersama-sama dalam suatu sinergisitas. Karena itu “keterpaduan” menjadi keniscayaan. Demikian pula, bahwa pembentukan SDM dini merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam siklus hidup seorang manusia, maka keterpaduan tadi merupakan continuum of care dari program-program yang mengarah pada SDM dini.

Generasi Emas NTB merupakan strategi besar untuk membentuk generasi sehat, cerdas dan produktif. Dalam strateginya, pembentukan GEN berbasis pada konsep bahwa generasi yang unggul akan terlahir dari lingkungan yang kondusif bagi terjadinya proses tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Karena itu, strategi dasar GEN adalah menciptakan lingkungan yang ideal bagi lahir, tumbuh dan berkembangnya anak, baik lingkungan fisik maupun sosial. Program yang diperkuat atau dikembangkan dalam paket GEN ini adalah program yang berkaitan dengan kualitas lingkungan fisik (sanitasi, air minum, persampahan, penanganan pencemaran, pengamanan makanan, dll) dan program yang berkaitan dengan lingkungan sosial seperti pengasuhan anak, pendidikan keluarga /parenting, pelayanan kesehatan, pengembangan / pendidikan anak usia dini, perlindungan terhadap pengaruh negative media, perlindungan anak terhadap kekerasan dll.

Pengaruh lingkungan sosial dalam keluarga sangat menentukan karakter anak. Intervensi yang berfokus pada aspek keterlibatan keluarga menunjukkan hasil yang positif terhadap kecerdasan anak. Hubungan orang tua-anak yang sensitif dan responsif juga terkait dengan kuatnya keterampilan kognitif pada anak usia dini sehingga meningkatkan kompetensi sosial serta keterampilan kerja saat sekolah.

Beberapa program unggulan GEN yang akan dilaksanakan, yaitu : Program parenting yang diberi nama Program PARANA (Pasangan Ramah Anak), pengembangan PAUD informal (KB, TPA, atau SPS), Program Integrasi Informasi untuk memantau tumbuh kembang anak, dan  Program Bisnis Sosial melalui Koperasi Kelompok Kader Tumbuh Kembang Anak dan kemitraan sektor publik-swasta.

HASIL MONEV :

1. Pada era pandemik Covid 19 saat ini, beberapa kegiatan di lingkup bidang Kesmas Dikes Kota Bima belum berjalan sepenuhnya. Kegiatan Posyandu baru berjalan 1 bulan, sejak Juni 2020, dengan protocol kesehatan, misalnya sarung timbang harus dibawa sendiri oleh masing-masing Balita dari rumah. Aktifitas Posyandu sangat ditunjang oleh aktifitas kader, dimana di kota Bima sudah mulai aktif. Honor Kader sebesar Rp. 125.000 per bulan, dan kader merasa perlu perhatian lebih, karena kader juga melakukan aktifitas kunjungan rumah.
2. Kota Bima bukan lokus stunting, sehingga integrasi GEN dan stunting dapat dilakukan dengan lebih mudah. Desa / Kelurahan Stunting disarankan untuk menjadi lokus stunting, dimana intervensi yang dilakukan mengadopsi langkah kegiatan pada lokasi stunting, yaitu langkah-langkah konvergensi.
3. Pada masa pandemic, kegiatan sertifikasi PARANA tidak bisa terlaksana optimal, karena aktifitas lapangan Korkab GEN relative terbatas. Pada masa adaptasi kebiasaan baru (new normal) disarankan untuk segera melakukan pendataan sisa sasaran yang belum disertifikasi.
4. Untuk integrasi dengan program rutin, Bidan desa menilai bahwa kegiatan GEN dapat masuk pada kegiatan Buku KIA, dimana pesan-pesan GEN dapat disisipkan pada Buku KIA. Di Sadia, Buku KIA dipegang oleh ibu hamil, sehingga memudahkan mereka untuk membacanya. Jumlah droping buku KIA dari Puskesmas mencukupi.
5. Sementara itu kegiatan SDIDTK sudah berjalan, namun Bidan tidak memiliki Buku Pedoman maupun frmulir SDIDTK, mereka terpaksa memfotocopy jika dibutuhkan.
6. Ibu hamil di kelurahan Sadia masih diberikan TTD dengan kemasan baru, dengan daya terima (konsumsi) sekitar 90 %. Yang belum minum (dibuang) alasannya adalah mual dan “takut darahnya banyak”. Selain TTD, ibu hamil juga mendapatkan PMT berupa biscuit, susu dan telur; bantuan dari puskesmas dan kelurahan.
7. Kegiatan kelas ibu, sejak pandemic belum dilaksanakan, namun saat ini dimungkinkan untuk dilaksanakan, seperti halnya posyandu. Sebelum pandemic, Kelas Ibu dilaksanakan 4 angkatan (@ 10 orang) dengan pembiayaan dari Puskesmas.
8. Di Kelurahan Sadia ada 2 bidan desa, namun belum mengikuti pelatihan secara “khusus” SDIDTK, Buku KIA, Kelas Ibu maupun TTD/MMN. Informasi mengenai kegiatan-kegiatan tersebut diperoleh bidan dari puskesmas melalui pertemuan / minilok puskesmas.
9. Kelurahan Sadia tidak memiliki Dana Desa atau ADD, tapi ada Dana Kelurahan yang aturan pencairan dananya relative tidak akomodatif untuk kegiatan-kegiatan unggulan yang sudah direncanakan oleh Kelurahan Sadia, seperti Kegiatan ROTI ASMARA. Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan perlu ada regulasi di tingkat Kab/Kota atau provinsi untuk mendukung pemanfaatan dana kelurahan untuk kegiatan strategis di tingkat kelurahan.
10. Desa belum mampu mengidentifikasi permasalahan kesehatan terutama terkait GEN dan stunting. Perlu bantuan puskesmas, dikes dan pendamping desa untuk membantu identifikasi masalah dan menentukan kegiatan tepat sebagai solusinya.

Dari monitoring ke lokus desa GEN, aparat desa/kelurahan telah memiliki wawasan terkait pentingnya layanan kesehatan bagi masyarakatnya. Aparat desa butuh payung hukum dalam penggunaan DD dan dana kelurahan secara lebih detail untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakatnya. Lokus desa GEN telah mengalokasikan dana desanya untuk penanganan stunting. Desa perlu diadvokasi agar dapat mendukung program strategis provinsi lainnya seperti revitalisasi posyandu dan zero waste.

REKOMENDASI / SARAN :

1. Perlu dibahas pada forum Stunting provinsi tentang penetapan lokus stunting di Kota, agar dapat melaksanakan intervensi stunting seperti halnya Kabupaten.
2. Perlu diskusi dengan Dinas Kesehatan Provinsi tentang integrasi kegiatan GEN pada program / kegiatan rutin.
3. Perlu direncanakan pelatihan (daring) tentang kegiatan-kegiatan yang terintegrasi dengan GEN bagi bidan desa baru.
4. Perlu advokasi Pemerintah Kota atau provinsi untuk membuat regulasi yang mengatur penggunaan Dana Kelurahan sehingga dapat mengakomodir kegiatan-kegiatan strategis yang mendukung GEN di kelurahan.

YANG MELAKUKAN PERJALANAN :

1. Dinas Kesehatan Provinsi NTB  : Seksi Bidang Kesga dan Seksi Bidang Gizi.
2. Tim Koordinasi GEN  : Khaerul Anwar,SKM,M.Kes (WidyaIswara) Imelda Khatarina Asbanu, SP,MPP,M.Eng(Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Provinsi NTB) dan Sekretariat GEN 2025 Bappeda Provinsi NTB.