Dihadiri langsung oleh Pj Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si. Bappeda NTB hari ini, Jumat, 22 September 2023 laksanakan kegiatan Sosialisasi RPD NTB 2024-2026 sekaligus Arahan Penyusunan RKPD 2024. Dalam arahannya, Pj Gubernur yang biasa disapa Miq Gite sampaikan bahwa hal yang pertama kali akan ia lakukan sebagai Pj Gubernur adalah melakukan normalisasi tata Kelola pemerintahan. “Mari kita bekerja baik-baik, karena keinginan kita semua sama, mengakhiri karir ini dengan Husnul Khatimah”,ujarnya.
Sementara itu terkait arahan pembangunan kedepan, Miq Gite harapkan agar Pemda laksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan. Menurutnya kewenangan dari tingkat pusat hingga kebawah sudah dibagi, Hal ini perlu dilakukan sebagai solusi dari situasi keterbatasan kemampuan dari semua tingkat pemerintahan. “Mari kita saling mengingatkan, dan mempedomani dokumen RPD yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan renstra, renja, dan dokumen lainnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda NTB, Dr.Iswandi menjelaskan tentang RPD NTB. Disusun dengan dukungan dari semua OPD, legislative, Pemerintah Pusat, dan mitra pembangunan, RPD ini terdiri dari 7 tujuan dan 10 Indikator Kinerja Utama dan 241 Indikator Kinerja daerah.
Merupakan RPJMD transisi, proses penyusunan RPD sudah dimulai sejak akhir 2022. “Dan hari ini acara dilaksanakan karena tahap implementasi harus dilaksanakan melalui proses komunikasi sosialisasi, sumber daya, disposisi, dan bagaimana struktur organisasi berkerja. Oleh karena itu hari ini ada dua hal yang akan kita capai, mengenal dokumen RPD ini dalam bentuk sosialisasi, sekaligus pengarahan sebagai disposisi pimpinan bagaimana melaksanakan yang akan datang,” ujarnya.
Dengan tujuan utama transformasi ekonomi. Doktor Iswandi sampaikan bahwa ini sesuai dengan slogan Miq Gite NTB Maju Melaju. “Kita harus bekerja keras untuk membawa NTB yang saat ini masih berada di lower middle income menjadi upper middle income atau daerah dengan pendapatan per kapita sedang”
“Oleh karena itu mimpi besar untuk Bali-Nusra adalah pembangunan wilayah Bali-Nusa Tenggara sebagai Hub Pariwisata Internasional dan pintu masuk pariwisata Kawasan Timur Indonesia Tahun 2045 yang akan mendorong pengembangan industry pariwisata ke Wilayah Timur Indonesia”, pungkasnya.
Untuk mencapainya, terdapat 11 isu pengembangan regional Bali-Nusra, antara lain; 1). Pemantapan Bali-Nusra menjadi koridor pariwisata berkualitas 2. Bali-Nusra menjadi hub dari ekonomi kreatif yang mampu menjadi sumber ekonomi yang besar 3. Bali-Nusra menjadi ladang percontohan dan pilot project untuk penerapan ekonomi sirkular dan riset blue economy 4. Transisi energi melalui energy transition mechanism (ETM) dengan didukung pengembangan EV, pembangunan energi angin dan surya, biomassa, serta energi arus laut 5. Penerapan ekonomi sirkular dengan sistem pengolahan sampah terpadu (green economy) 6. Pengembangan sistem pertanian terpadu dengan pembentukan korporasi petani 7. Pertanian inovatif dengan pemberdayaan lembaga di daerah dan System Intensification Rice (SRI) 8. Pembangunan nexus foof, energi, water dengan penggunaan EBT 9. Peningkatan konektivitas logistik multimoda transportasi (darat, laut, udara) 10. Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi kedekatan dengan Australia dan New Zealand 11. Perlu penguatan banwidth 5G untuk meningkatkan konektivitas dan ekonomi digital di Bali-Nusra. “Ini yang perlu kita pedomani dalam penyusunan pembangunan kedepan,” imbuhnya pada OPD Pemprov yang hadir hari itu.
Untuk mencapainya, diperlukan dukungan pendanaan dari berbagai sumber, yaitu; APBN/APBD, Investasi, Dana Mitra Pembangunan, Forum CSR, KPBU, Dukungan Kabupaten/ Kota dan Masyarakat, Pinjaman Daerah, dan obligasi/ Sukuk Daerah. “Maka hari ini kami juga mengundang BUMD. Agar BUMD meningkatkan deviden untuk mendukung pembangunan. (Id)
