Mataram, 2 Desember 2025 – Tak hanya fokus menekan angka stunting melalui posyandu yang ada di setiap dusun, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga berikhtiar pada tingkat kabupaten dan kota. Oleh karena itu, Rembuk Stunting digelar oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN-NTB) bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Nusa Tenggara Barat, (1/12/2025).
Wakil Gubernur NTB, Hj. indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP sekaligus Ketua Tim Percepatan, Pencegahan, dan Penurunan Stunting (TP3S) Provinsi NTB menjelaskan, pada tahun 2025-2026 Pemerintah Provinsi NTB mulai meluncurkan Program Desa Berdaya. Program ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan ekstrim, tetapi juga fokus memerangi stunting di sejumlah desa binaan.
“Tentunya kita melihat kemiskinan ekstrim erat kaitannya dengan masalah kesehatan, perempuan, anak dan sebagainya,” jelas Umi Dinda, sapaan Wagub.
Selain itu, dirinya menjelaskan ada beberapa program yang direncanakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menangani stunting, salah satunya adalah program orangtua asuh.
“Orangtua asuh ini akan kita berikan intervensi selama 90 hari kurang lebih tiga bulan dengan nilai 15.000 perhari. Kita tidak boleh hanya terkonsentrasi pada anak stunting saja, tetapi anak-anak yang kecendrungan akan menuju stunting harus mendapatkan pencegahan,” pungkasnya.
Lebih jauh, sesuai amanat presiden, Wagub ingin memastikan keberadaan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebar di seluruh kabupaten dan kota turut ikut membantu menurunkan angka stunting di NTB. BGN ikut serta dalam penurunan angka stunting dan diharapkan menyasar sejumlah anak-anak sekolah, ibu hamil, dan lansia di NTB.
Tak hanya itu, Wagub memaparkan pentingnya koordinasi di setiap tingkatan pemerintah dalam menekan angka stunting. Sehingga, diharapkan capaian angka stunting di tingkat kabupaten dan kota dapat menjadi akumulasi di tingkat provinsi NTB.
“Pergerakan dan penurunan angka itu bisa didapatkan apabila pemerintah kabupaten dan kota bekerja secara bersama, secara masif sehingga sedikit besarnya angka penurunan itu akan mempengaruhi capaian akumulasi di tingkat provinsi,” ujarnya.
Untuk itu, Wagub mengapresiasi sejumlah kabupaten/kota yang terus berupaya dalam mengintervensi sejumlah Dinas dalam memadukan dan memastikan berbagai kegiatan terarah.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan kabupaten/kota lain yang dari bulan ke bulan kita melihat pemerintah, pimpinan daerah, yang ada dengan segala keterbatasan ini, terus berupaya memastikan bahwa intervensi dilakukan di sejumlah OPD yang tujuannya adalah memadukan, sehingga bergeraknya semua OPD ini dipastikan lebih terarah,” imbuhnya.
Di akhir arahannya, Umi Dinda menjelaskanntujuan pelaksanaan Rembuk Stunting selain untuk mengevaluasi capaian di tahun 2025, yang lebih utama lagi adalah apa yang menjadi rencana kerja di tahun 2026. Tentunya pihak BKKBN perwakilan Nusa Tenggara Barat akan melihat sejauh mana target yang mampu dicapai dengan sejumlah dukungan dana DAK yang diberikan kepada kabupaten dan kota sehingga ini akan menentukan kepercayaan pemerintah pusat dari sisi penganggaran yang bisa diberikan kepada daerah pada tahun selanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda NTB, Doktor Iswandi menjelaskan bahwa tren prevalensi stunting di NTB menunjukkan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun sempat terjadi kenaikan pada hasil survei tahun 2024. Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi penurunan melalui peningkatan kualitas layanan gizi, pemanfaatan data yang lebih cepat, serta memperkuat peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang saat ini masih belum menjangkau seluruh sasaran.
Ia juga menyoroti kelompok usia balita yang menjadi fokus utama, khususnya bayi dan anak di bawah tiga tahun, yang merupakan kelompok paling rentan dan memerlukan penguatan layanan ASI eksklusif serta MP-ASI. Selain itu, balita dari keluarga miskin tercatat sebagai kelompok yang paling banyak mengalami stunting, sehingga intervensi terarah perlu terus diperkuat.
Isu perkawinan anak turut menjadi perhatian dalam rembuk stunting tahun ini, mengingat tingginya jumlah kasus di NTB dan dampaknya terhadap risiko stunting. Pemeriksaan kesehatan bagi calon pasangan usia subur juga masih belum mencapai target, sehingga pemerintah daerah diminta mempercepat pelaksanaannya.
Dari sisi kelembagaan, Iswandi menyampaikan bahwa sebagian besar TPPS kabupaten/kota telah memperbarui struktur kelembagaannya, meski masih ada beberapa yang perlu percepatan. NTB saat ini memiliki lebih dari tujuh ribu Posyandu dengan puluhan ribu kader, dan pemerintah terus mendorong transformasi menuju Posyandu Siklus Hidup agar layanan yang diberikan semakin lengkap.
Iswandi berharap rembuk stunting ini dapat memperkuat komitmen dan koordinasi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting. “Dengan kerja bersama dan dukungan semua pihak, kita optimistis target penurunan stunting di NTB dapat dicapai,” ujarnya.
Selain itu juga, Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi NTB, Sinta Agathia Iqbal, menegaskan pentingnya penguatan Posyandu sebagai ujung tombak percepatan penurunan stunting di NTB.
Sinta menjelaskan bahwa setelah terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, lembaga Posyandu kini menjalankan peran yang lebih luas mencakup enam bidang SPM. Transformasi ini menuntut peningkatan kapasitas kader serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, PKK, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
Ia menekankan bahwa stunting merupakan masalah multifaktor yang harus dicegah sejak hulu, mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, hingga balita. Karena itu, peran TP Posyandu di semua tingkatan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa harus semakin diperkuat, terutama dalam pembinaan kader, penguatan data, pemantauan tumbuh kembang, serta integrasi dengan Program Makanan Bergizi (MBG).
Posyandu juga diharapkan menjadi pusat verifikasi sasaran penerima MBG dan garda depan edukasi gizi keluarga melalui dapur gizi desa dan pemantauan rutin di 1.000 HPK.
Sinta turut menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi kader, seperti keterbatasan insentif, alat antropometri yang belum standar, rendahnya kunjungan masyarakat, dan variasi kompetensi kader. Untuk itu, ia mendorong penguatan kapasitas kader, peningkatan kehadiran sasaran minimal 12 kali setahun, serta dukungan anggaran desa yang memadai.
“Posyandu bukan hanya tempat pemeriksaan, tetapi pusat edukasi, gizi, dan pemberdayaan keluarga,” tegasnya. Ia berharap sinergi seluruh pihak dapat mempercepat penurunan stunting dan mewujudkan generasi NTB yang sehat dan berkualitas.
