Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., memimpin Rapat Kinerja Keuangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan dan Kualitas Belanja Daerah untuk Pembangunan Provinsi NTB. Kegiatan dihadiri langsung Kepala Bappenda NTB, Kepala Kanwil DJPb Provisi NTB serta perwakilan perangkat daerah terkait dan Mitra pembangunan lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Bertempat di ruang rapat Lakey Bappeda NTB (5/2).
Kepala Bappeda menyampaikan dalam penyiapan dokumen RPJMD, dibutuhkan analisis dan proyeksi tentang kekuatan fiskal kedepan. Diskusi hari ini akan menjadi dasar dalam menentukan strategi meningkatnya fiskal NTB.
Pada rasio pendapatan dan belanja daerah NTB saat ini masih terbilang positif, artinya NTB balance antara belanja dan pendapatan. Tahun 2024 PAD ada peningkatan, tapi kebutuhan akan Dana Transfer juga meningkat, daerah juga harus meningkatkan PADnya mengingat adanya kebijakan efisiensi tahun ini.
“Pada komponen belanja, selama lima tahun terakhir belanja operasi NTB meningkat stabil sedangkan belanja modal berkurang, kedepannya belanja modal harus lebih banyak dari belanja operasi untuk menjawab akselerasi kebijakan nasional”, ujar Doktor Iswandi.
Potensi lain yang dapat meningkatkan PAD adalah dana bagi hasil, DBHCHT, dan DBH sumber daya lainnya, dan diperlukan koordinasi bersama pemerintah pusat terkait hal ini.
Berdasarkan Permenkue, Indeks Kapasitas NTB berada di angka 1,2poin. Saat ini ada tiga daerah dengan indeks fiskal tertinggi yaitu Kota Mataram, KLU dan KSB. Masih diperlukan kolaborasi dengan kab/kota untuk penguatan kapasitas fiskal.
Menutup arahan, Kepala Bappeda sampaikan beberapa strategi dalam Optimalisasi Belanja Daerah, antara lain; 1). Bappeda harus memastikan belanja pegawai dibawah 30%, 2). Optimalisasi belanja daerah; dan, 3). Optimalisasi Kerjasama Pemda dengan Badan Usaha dan menginventarisasi Perusahaan Swasta dan BUMN yang merencanakan Pembangunan di daerah.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani menyampaikan dalam mengoptimalkan APBD. Daerah harus memilih apakah akan menaikkan pendapatan/ mengefektifkan belanja atau memperbaiki kualitas anggaran.
Berdasarkan hasil realisasi APBD Provinsi NTB, masih terdapat sisa kas yang sebaiknya bisa dioptimalkan dengan melakukan investasi jangka pendek yang dapat meningkatkan PAD. NTB juga perlu melakukan pengendalian kas untuk semua perangkat daerahnya, dengan membuat rencana penarikan dana harian, sehingga dapat diproyeksi jumlahnya untuk bulanan, triwulan dan tahunan yang kemudian dijadikan dasar cash buffer. Jika ternyata kurang bisa melakukan pembiayaan dan jika lebih dapat melakukan investasi jangka pendek.
