Mataram — Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si., membuka kegiatan Rapat Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs 2025–2029 di Ruang Rapat Geopark Bappeda NTB, Jumat, 12 Desember 2025.
Dalam sambutannya, Iskandar menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Sekretariat SDGs yang hadir langsung di NTB. “Ini sebuah kehormatan bagi kami. Kehadiran tiga manajer dari Sekretariat SDGs hari ini menunjukkan komitmen kuat untuk bersama-sama memperkuat implementasi SDGs di NTB,” ujarnya.
Mewakili Kepala Bappeda NTB, ia menegaskan bahwa penyusunan RAD SDGs periode 2025–2029 telah mencapai tahap akhir. Meski demikian, masih ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan pada sejumlah target.
“Secara umum, dokumen RAD sudah final, tetapi tetap membutuhkan koreksi, terutama pada target-target yang masih berstatus PM. Kita harus memastikan bahwa seluruh indikator memiliki data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Iskandar juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah melibatkan 149 Non-State Actor (NSA) dalam penyusunan RAD. Namun, baru 21 lembaga yang programnya masuk dalam dokumen.
“Ini menjadi PR kita bersama. Jika seluruh organisasi yang terdata dapat mengisi programnya, maka data PNPM dan pelaporan SDGs kita akan jauh lebih kuat,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa penyusunan RAD telah melalui tahapan sejak Januari 2025, mulai dari penyusunan draf, finalisasi, hingga konsultasi publik pada 20 November 2025. Dokumen ini juga diperkuat oleh Keputusan Gubernur tentang pembentukan Tim Sekretariat dan Tim Pelaksana Daerah SDGs.
Terkait arah pembangunan NTB 2025–2029, Iskandar menerangkan bahwa pemerintah telah merumuskan tiga agenda utama (triple agenda), yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan NTB sebagai lumbung pangan, serta pengembangan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“Triple agenda ini bermuara pada satu tujuan besar: bagaimana NTB mampu menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah satu digit pada tahun 2029,” tegasnya.
Saat ini, angka kemiskinan NTB berada pada 11,74 persen, sementara kemiskinan ekstrem berada pada angka 2,04 persen atau sekitar 119 ribu jiwa.“Target kita jelas. Kemiskinan ekstrem harus bisa ditekan hingga nol atau mendekati nol pada 2029. Ini tugas besar kita bersama,” ujarnya.
Ia juga menguraikan 10 program unggulan daerah yang menjadi motor pencapaian target SDGs, mulai dari NTB Sehat dan Cerdas, Desa Berdaya, NTB Inklusif, NTB Agromaritim, NTB Lestari Berkelanjutan, hingga NTB Good and Smart Government.
“Setiap OPD, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, harus mengambil peran. Ini bukan hanya tugas satu unit kerja, tetapi tugas kita semua,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Iskandar mengajak seluruh peserta untuk menyempurnakan dokumen RAD SDGs dengan penuh tanggung jawab. “Mari kita tuntaskan dokumen ini dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini memberi manfaat besar bagi pembangunan NTB lima tahun ke depan,” tutupnya sebelum membuka acara dengan pembacaan basmalah.
Pada kesempatan yang sama, Gantjang Amanullah, Manajer Monitoring dan Evaluasi Kementerian PPN/Bappenas menegaskan bahwa NTB memiliki rekam jejak yang baik dalam pelaksanaan MDGs maupun SDGs, dan penyusunan RAD periode baru ini menjadi momentum untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut. “NTB selalu menjadi salah satu provinsi terdepan. RAD SDGs 2025–2029 kita susun untuk memastikan capaian positif ini terus berlanjut,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa perhatian khusus dari BPK terhadap pentingnya penyelesaian RAD justru menjadi energi positif bagi NTB untuk melakukan perbaikan yang lebih komprehensif dan berbasis data. “Ini kesempatan bagi kita memperkuat arah pembangunan daerah agar semakin terukur, ambisius, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Sejumlah indikator kinerja pembangunan juga menunjukkan harapan besar bagi NTB. Prevalensi kelaparan yang telah berada pada angka 2,17 persen menjadi salah satu capaian terbaik nasional dan dinilai sangat mungkin mencapai nol persen pada tahun 2030. “Dengan arah yang tepat, kita bisa mewujudkan NTB tanpa kelaparan,” ungkapnya.
Sementara itu, upaya menurunkan angka kemiskinan dan mempercepat penurunan pernikahan usia anak juga terus ditingkatkan dengan pendekatan kolaboratif. Seluruh OPD kabupaten/kota, pelaku usaha, organisasi masyarakat, akademisi, dan filantropi diharapkan dapat berperan aktif. “SDGs bukan hanya tugas pemerintah, tetapi gerakan bersama. Dengan kolaborasi yang kuat, target-target NTB sangat mungkin dicapai lebih cepat,” katanya.
Dalam sesi diskusi, berbagai inovasi daerah juga diapresiasi, termasuk peningkatan akses air minum aman, perbaikan sanitasi, serta tumbuhnya peluang ekonomi baru yang diprediksi mampu mempercepat penurunan kemiskinan dan pengangguran.
Ia menegaskan bahwa RAD SDGs 2025–2029 disusun bukan hanya sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai peta jalan strategis pembangunan daerah. “Dokumen ini kita rancang untuk memastikan NTB semakin inklusif, tangguh, dan berdaya saing, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat hingga 2030,” tegasnya.
Rapat ini ditutup dengan optimisme bahwa NTB dapat menjadi contoh provinsi yang sukses mencapai target SDGs sebelum 2030. “Dengan sinergi dan semangat bersama, NTB memiliki peluang besar menjadi provinsi pelopor pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” pungkasnya.
