Sumbawa – Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kabupaten Sumbawa, bertempat di La Granda Ballroom Sumbawa pada Selasa, 10 Juni 2025. Dalam sambutannya, Bupati Jarot menegaskan pentingnya sinergi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera.
Bupati menyampaikan bahwa RPJMD merupakan dokumen strategis pembangunan lima tahun ke depan, bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen kolektif seluruh pihak. Ia menekankan lima misi utama pembangunan: peningkatan kualitas SDM dan budaya, reformasi birokrasi, pengelolaan lingkungan dan infrastruktur, hilirisasi ekonomi sektor unggulan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pendidikan dan kesehatan menjadi sektor prioritas, termasuk program beasiswa kedokteran dan farmasi bekerja sama dengan Universitas Mataram, serta pengembangan fasilitas kesehatan. Di bidang pemerintahan, Jarot menargetkan akselerasi digitalisasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas 10 persen per tahun.
Hilirisasi sektor pertanian, perikanan, peternakan, industri, dan pariwisata juga menjadi sorotan utama. Pemerintah Kabupaten menargetkan penurunan angka kemiskinan dari 12,87% menjadi 7,87% pada 2029, serta peningkatan IPM menjadi 77,01.
Kepala Bappeda Sumbawa, Adi Nusantara, menjelaskan arah pembangunan dituangkan dalam 17 tujuan, 33 sasaran, 66 strategi, 143 arah kebijakan, dan 45 program prioritas. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa diproyeksikan rata-rata 7,05% dengan peningkatan pendapatan per kapita hingga Rp55,52 juta. Adi juga menekankan pentingnya pembiayaan kolaboratif, termasuk dari CSR dan NGO.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menyampaikan pentingnya keseimbangan antara pendekatan top-down dan bottom-up, serta sinergi antara visi provinsi dan kabupaten. Ia menegaskan bahwa arah pembangunan NTB sejalan dengan Kabupaten Sumbawa, dengan penekanan pada produktivitas, kualitas SDM, lingkungan, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan.
Iswandi juga memaparkan bahwa Samota akan menjadi pusat pengembangan ekonomi Pulau Sumbawa, didorong menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pusat Ekonomi Biru. Ia menyebut penguatan komoditas unggulan seperti pertanian, garam, rumput laut, dan sektor kelautan akan menjadi fokus pengembangan bersama pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
Program Desa Berdaya juga akan digulirkan mulai APBD Perubahan 2025, menargetkan 106 desa kantong kemiskinan ekstrem, termasuk di Sumbawa. Program ini bertujuan membangun kemandirian desa secara sosial dan ekonomi.
Musrenbang ini dihadiri oleh jajaran OPD, camat, kepala desa, anggota DPRD, tokoh masyarakat, serta NGO, mencerminkan komitmen bersama dalam menyusun perencanaan pembangunan yang inklusif dan partisipatif. Pemerintah berharap melalui forum ini, kolaborasi dan sinergi antar semua pihak dapat mempercepat pencapaian target pembangunan nasional maupun daerah.
