Mataram, 14 Oktober 2025 — Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Infrastruktur dan Kewilayahan yang membahas penyelarasan serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mengidentifikasi program dan kegiatan pembangunan infrastruktur untuk periode 2026–2029. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Lombok Astoria Mataram.
Dalam paparannya, Iswandi menyoroti rendahnya alokasi belanja infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, diperlukan upaya nyata untuk meningkatkan investasi dan belanja infrastruktur, baik dari APBD provinsi, kabupaten/kota, maupun APBN.
“Kita berharap dukungan dari berbagai tingkatan pendanaan, termasuk dari kementerian, APBN, bahkan mitra pembangunan non-pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan,” ujar Iswandi.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya konsolidasi dan koordinasi lintas sektor agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif. Momentum ini, kata Iswandi, juga menjadi bagian dari pelaksanaan tahun pertama RPJMD NTB 2025–2029 yang telah diselaraskan dengan RPJPD NTB 2025–2045 dan RPJPN 2025–2045.
Dalam jangka panjang, NTB diarahkan menjadi Provinsi Kepulauan yang maju, kuat, aman, berkelanjutan, dan sejahtera, dengan visi lima tahunan “Bangkit Bersama Menjadi NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia”.
Iswandi menjelaskan bahwa arah pembangunan NTB ke depan difokuskan pada tiga agenda utama (triple agenda):
- Penurunan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2029.
- Penguatan ketahanan pangan, untuk menjaga NTB sebagai lumbung pangan nasional.
- Pengembangan destinasi pariwisata berkelas dunia, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mewujudkan ketiga agenda tersebut, pemerintah menetapkan lima sasaran pembangunan (intermediate impact), yaitu:
- Peningkatan daya saing sumber daya manusia.
- Peningkatan pendapatan per kapita.
- Penurunan angka kemiskinan.
- Peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan.
- Penurunan intensitas bencana dan emisi gas rumah kaca.
Iswandi juga menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga, baik antar-OPD di provinsi maupun dengan kabupaten/kota dan balai-balai vertikal kementerian, agar perencanaan dan pelaksanaan program infrastruktur tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kita harus duduk bersama, memastikan arah kebijakan dan kegiatan infrastruktur selaras antara pusat dan daerah. Kalau ada yang melenceng, kita perbaiki bersama,” tegasnya.
Selain itu, Iswandi mengingatkan bahwa keterbatasan APBD provinsi harus diimbangi dengan sinergi pendanaan dari berbagai sumber, termasuk dukungan program SKALA (kemitraan Pemerintah Indonesia–Australia) yang turut berkontribusi dalam kegiatan rapat tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa program infrastruktur dasar — seperti air bersih, rumah layak huni, jaringan listrik, sanitasi, dan telekomunikasi — harus menjadi prioritas dalam mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Di akhir paparannya, Iswandi menekankan bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan ke depan harus berbasis kolaborasi, keselarasan kebijakan, dan fokus pada hasil.
“RPJMD bukan hanya dokumen administratif, tetapi pedoman kerja bersama. Kita harus bergerak searah agar NTB benar-benar menjadi provinsi kepulauan yang makmur dan mendunia, sekaligus berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
