Manajer Provinsi KOMPAK NTB, Lalu Anja Kusuma membuka Diskusi Finalisasi Kelembagaan Tim Knowledge Management Center (KMC) Bappeda Provinsi NTB. Digelar di Ruang Rapat Wisma Tambora BPSDM NTB, diskusi dihadiri Kepala Bidang, Fungsional dan staf pelaksana Bappeda NTB. 4 Februari 2022.
KMC dibentuk sebagai salah satu mandat dari Peraturan Gubernur NTB tentang Penanggulangan Kemiskinan, ujar Anja Kusuma dalam pembukaannya. KMC bagi KOMPAk, merupakan salah strategi melembagakan praktik baik yang telah dilakukan selama tujuh tahun di NTB. Selain penyimpanan data dan pengelolaan data, diharapkan KMC menjadi wadah transfer knowledge dari para ahli.
Diskusi kemudian dimoderatori oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Lalu Miftahul Ulum, ST. Dengan dua Narasumber, Pertama dari Fungsional Perencana Ahli Madya Bappeda NTB, Suryani Eka Wijaya, S.T, MBA, Ph.D. Dan Dyah Adi Sriwahyuni, SE, MprofAcc, PhD Student & Teaching Associate, School of Business & Management, Queen Mary University of London.
Suryani Eka Wijaya menjelaskan, manajemen pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. KMC akan mengelola paling tidak tiga sumber material pengetahuan. Seluruh program kegiatan dari OPD lingkup Provinsi NTB baik yang dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan Kabupaten/Kota dan pusat, praktek baik dari mitra pembangunan dan NGO yang dilaksanakan di NTB, dan kajian tentang NTB.
Dyah Adi Sriwahyuni menyebutkan jika apa yang dilakukan Bappeda ini progresif. Beberapa alasan mengapa Bappeda NTB selaku sektor publik membutuhkan KMC. Sebagai wadah untuk mencapai Reformasi dan Transformasi Birokrasi, Ekspektasi Publik, ASN sebagai knowledge workers, Kebijakan publik yang komprehensif, dan sebagai organisasi pembelajaran. Jika Bappeda ingin membentuk KMC yang kuat, dibutuhkan tiga pilar penyusunnya. Pilar regulatif, normatif dan kultural-kognitif (Scott’s Pillars of Institution). Di tingkat nasional, Reformasi Birokrasi sudah ada sejak 2002. Salah satu contohnya, finger print sebagai tanda kehadiran. Sementara untuk Bappeda NTB sudah lebih ke transformasi daripada reformasi. Sudah ada pengetahuan, tinggal ditingkatkan konsep tata kelolanya. Dyah Adi S menitipkan pesan sebelum menutup paparannya. Penting adanya kesadaran bahwa semua Jenis perubahan, pasti ada tantangannya. Mendifusikan hal baru dalam organisasi membutuhkan waktu dan ketekunan yang panjang.
Diskusi berjalan aktif, beberapa pertanyaan dan informasi muncul dari para peserta salah satunya Pak Ismail Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda NTB. Apa indikator KMC jika sudah berjalan? Narasumber kedua Dyah Adi Sriwahyuni menjawab “Indikator KM, bisa dilakukan dengan menghired profesional untuk melakukan assesment. Praktek-praktek yang sudah dilakukan, contohnya apakah pegawai sudah melakukan sumber pembelajaran, apakah Bappeda melakukan learning capture? Apakah kegiatan berbagi pengatahuan biasa dilakukan di instansi?”.
Diskusi ditutup dengan beberapa rencana tindak lanjut, salah satunya mengujicoba pelaksanaan KM di salah-satu bidang, sebelum dimassifkan keseluruh bagian Bappeda NTB, tutup Suryani Eka Wijaya, selaku Koordinator KMC di Bappeda NTB.
(Penulis: Maulida Illiyani)
#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
