Koordinator Bidang Pertanian Bappeda Provinsi NTB, Syamsul Hidayat, S.Pt., dan tim menerima Kunjungan dari Kementerian Perindustrian dalam hal pengembangan Kawasan Industri Halal dan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Provinsi NTB. Bertempat di ruang rapat Geopark Bappeda Provinsi NTB, Kamis 24 November 2022.
Syamsul menyampaikan KIHT yang berlokasi di Desa Paok Motong, Kabupaten Lombok Timur dikerjakan oleh dua pemerintahan yaitu pemerintah Provinsi dengan Kabupaten Lombok Timur, yang sampai saat ini pembangunannya sudah berjalan sekitar 35%.
“Kita terus mendorong KIHT karna memang DBHCHT itu porsi untuk cukai sebesar 60% dan produksi tembakau 40%” ujarnya. Harapannya kita dorong terus cukai sehingga porsi DBHCHT yang diperoleh semakin besar. Salah satu cara yang ampuh mendorong cukai yang paling besar yaitu dari industry hasil tembakau (KIHT). Pemantauan terhadap cukai juga dapat dilakukan secara maksimal, sehingga berimplikasi terhadap DBHCHT. “Kita juga mengarahkan kegiatan-kegiatan yang ada di OPD untuk melakukan pemberantasan rokok illegal”, pungkasnya.
Pada kesempatan itu juga Bapak Tomi dari Kementerian Perindustrian menyampaikan sangat senang bisa berkunjung ke Lombok untuk melihat progress pembangunan kawasan industri tembakau, “kami melihat ada keseriusan khususnya Kawasan industri halal dan Kawasan industri hasil tembakau” ujarnya. Terkait dengan pembangunan kawasan industri ini, Kementerian Perindustrian akan memfasilitasi agar pembangunannya bisa berjalan dengan lancar.
Menurutnya kawasan industri halal dan kawasan industri hasil tembakau ini masuk pada kategori Kawasan industri tematik yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan kawasan industri konvensional. Sehubungan dengan hal tersebut akan disusun rancangan Peraturan Mentri Prindustrian. “Rencananya juga akan dirancang peraturan tentang Kawasan industri Digital, juga ada kawasan industri hijau, dan lain-lain” ujarnya.
Industri Hasil Tembakau (IHT) ini merupakan salah satu industri yang memiliki arti yang sangat penting bagi perekonomian nasional, antara lain; banyak menyerap tenaga kerja dari hulu hingga hilir, memiliki multiplier efek yang cukup tinggi, dan berkontribusi sangat besar terhadap penerimaan negara.
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) ini bertujuan untuk mendanai program, antaralain: a. peningkatan kualitas bahan baku; b. pembinaan industri; c. pembinaan lingkungan sosial; d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/ atau e. pemberantasan barang kena cukai illegal.
“Seperti yang kita ketahui Pemanfaatan dana DBHCHT digunakan untuk memadai berbagai program” ujar Tomi. Seperti; peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industry, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai illegal. Prioritas penggunaan DBH CHT, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota dialokasikan untuk mendanai program kegiatan pada bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50%, bidang penegakan hukum sebesa10% dan bidang kesehatan sebesar 40%.
“KIHT ini berada di bidang penegakan hukum” jelasnya. Memiliki semangat dan tujuan bagaimana bisa mengumpulkan pelaku-pelaku industri KIHT yang selama ini belum membayar cukai menjadi terdaftar dan membayar cukai. “Hendaknya di dalam Kawasan industri hasil tembakau mendahulukan pelaku-pelaku KIHT yang belum membayar cukai” pesannya.
Oleh karena itu menurutnya pada penyusunan studi kelayakan calon-calon tenan/pelaku IHT yang akan masuk kedalam KIHT perlu dilakukan pemetaan untuk melihat siapa yang berpotensi masuk ke dalam IHT tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan ada pelaku usaha IHT yang memang sudah membayar cukai/legal kemudian masuk kedalam kawasan tersebut dan memanfaatkan fasilitasnya. “Itu tidak apa-apa karna semangatnya kawasan industri adalah aglomorasi yaitu menjadi pusat kegiatan produksi industry” ujar Tomi menutup paparannya.
#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
