Huailid, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi NTB, memimpin Rapat Kunjungan Pemantauan Lapangan Technical Working Group Resilient and Sustainable System For Healt (TWG RSSH) serta Evaluasi Penanggulangan AIDS-Tuberculosis-Malaria (ATM) di Provinsi NTB. Dihadiri perangkat daerah terkait lingkup Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di NTB, rapat dilaksanakan di ruang rapat Lakey Bappeda NTB, Selasa 22 November 2022.
Huailid menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melakukan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran upaya penanggulangan ATM di daerah masing-masing, terutama pada Kabupaten/Kota lokus RSSH ATM Tahun 2023. Serta meningkatkan sumber daya pemerintah daerah serta partisipasi para pihak kunci untuk mengakhiri epidemi.
Menurutnya pemangku kepentingan tingkat nasional telah menetapkan konsensus dalam rangka menentukan intervensi terhadap prioritas masalah. Maka masing-masing komponen penyakit telah menetapkan strategi dan rencana aksi untuk dicapai. Diharapkan terjadi ending ATM pada tahun 2030.
Dalam sistem desentralisasi yang sudah diberlakukan di Indonesia, walaupun upaya kesehatan adalah tanggung jawab Kementerian Kesehatan, namun tidak secara otomatis memiliki kewenangan terhadap manajemen sumber daya bagi pelaksanaan berbagai strategi penanggulangan seperti yang dimuat dalam masing-masing strategi dan rencana aksi nasional. Diperlukan kepemimpinan serta manajemen program oleh Pemerintah Daerah ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kemudian Kementerian Kesehatan dan secara umum oleh Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan secara teknis.
Hualid menambahkan, hal ini sesuai dengan misi ketiga dari RPJMD NTB tahun 2019-2023, yaitu NTB Sehat dan Cerdas. Dengan tujuan meningkatan kualitas pelayanan ibu hamil, menyusui, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dan lansia, ketersedian sarpras faskes, layanan posyandu unggul, kawasan sehat dan lingkungan kerja sehat.
Perwakilan Bappeda Kabupaten Lombok Barat juga menyampaikan dibutuhkan kerjasama lintas sektor dengan pembagian tugas dan peran. Melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor. Merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program, dan. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program pencegahan dan penanggulangan ATM di Kabupaten Lombok Barat dengan melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa.
Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan dapat terhimpun data DPA APBD dari seluruh OPD selain Dinas Kesehatan di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Khususnya yang dapat secara konvergensi mendukung penanggulangan ATM sesuai dengan Tupoksinya. Selain itu juga dibutuhkan identifikasi peran desa dalam penanggulangan ATM serta upaya kedepan yang perlu dilakukan agar desa-desa dapat berperan dalam penanggulangan ATM secara proporsional sesuai dengan permasalahan epidemi yang ada di daerah. Serta, menyepakati tindak lanjut penguatan perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2023 serta tahun 2024.
#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
