( Oleh LL.Suriadi Sp. MM. kasubid pangan dan pertanian )
Baru saja kita nikmati capaian kinerja yang luar bisa terhadap upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi NTB karena sampai dengan semester II tahun 2017 NTB berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 15,05 dari sebesar 17,05 pada tahun 2014, artinya NTB Sukses menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,2% dalam 4 tahun terakhir. Kinerja penurunan angka kemiskinan ini menempatkan NTB menjadi salah satu daerah yang progress penurunan angka kemiskinannnya secara nasional masuk dalam katagori paling progresif ke-2 dengan angka penurunan 1,02% setelah Papua Barat (1,98%).
Persentase penduduk miskin di Provinsi NTB pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 1,49%, hal ini juga terjadi pada tingkat kabupaten/kota. Seluruh kabupaten/kota menunjukan kondisi yang positif, penurunan P0 tertinggi ditempati oleh Kabupaten Lombok Utara dengan 2,07% sedangkan yang paling kecil di Kota Bima dengan 0,58%.
Selama empat tahun berturut-turut dari tahun 2014 – tahun 2017 pertumbuhan ekonomi NTB tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dimana pertumbuhan ekonomi NTB tumbuh sebesar 6,15 tahun 2014; 5,62 tahun 2015; 5,71 tahun 2016; dan 6,03 tahun 2017 sementara pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 tahun 2014; 4,79 tahun 2015; 5,02 tahun 2016; dan 5,06 tahun 2017.
Masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan semakin dalam tingkat kemiskinannya, masyarakat yang hampir miskin turun kualitas hidupnya berada dibawah garis kemiskinan, bahkan masyarakat yang sebelum bencana kondisi kehidupannya serba berkecukupan bisa saja setelah bencana masuk dalam katagori masyarakat miskin.
Rusaknya sarana prasarana tempat tinggal sebagai salah satu indicator kemiskinan karena rumah merupakan salah satu Variabel kemiskinan non-makanan yang dijadikan parameter untuk mengukur kondisi kemiskinan penduduk oleh BPS dengan variable sebagai berikut :
- Luas lantai per anggota rumah tangga/keluarga (< 8m²)
- Jenis lantai rumah (Tanah/papan/kualitas rendah)
- Jenis dinding rumah (Bambu, papan kualitas rendah)
- Fasilitas tempat buang air besar /jamban (Tidak punya)
- Sumber air minum (bukan air bersih)
- Penerangan yang digunakan (bukan listrik)
Masyarakat tidak bisa mencari nafkah sehingga otomatis tidak memiliki pendapatan, kondisi ini tentunya berkontribusi langsung pada peningkatan jumlah penduduk miskin karena salah satu criteria yang menjadi ukuran penduduk tergolong miskin atau tidak apabila tingkat pendapatan kepala keluarganya yang disebut sebagai garis kemiskinan untuk wilayah Provinsi NTB adalah sebesar Rp.352.690,-
Rusaknya infrastruktur seperti : jalan, jembatan, pasar, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana telekomunikasi, sarana energy, sarana perbangkan, sarana perhubungan seperti pelabuhan laut dan udara, serta berbagai infrastruktur lainnya menyebabkan masyarakat tidak dapat menjalankan aktifitas social dan ekonomi.
Salah satu dampak bencana gempa bumi yang cukup berat untuk di atasi adalah adanya dampak psikologis berupa rasa takut untuk beraktifitas yang menyebabkan menurunnya aktifitas dan produktifitas masyarakat. Apabila masyarakat dihadapkan pada rasa takut yang terus menerus berkepanjangan untuk melakukan aktifitas sehari-hari maka tentunya hal tersebut akan menyebabkan menurunnya aktifitas sosial dan ekonomi yang secara langsung juga berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan dan perekonomian masyarakat.
Adanya kelangkaan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Hal ini tentunya sangat memberatkan bagi masyarakat yang di satu sisi kondisi perekonomiannya tidak memiliki penghasilan harus berhadapan dengan kenaikan harga yang tidak wajar. Karena sesungguhnya untuk kita ketahui bersama bahwa salah satu indicator kemiskinan yang menjadi parameter pengukuran angka kemiskinan oleh BPS adalah komoditi makanan dengan prosentase kontribusi sebagai berikut :
I. Perkotaan :
- Beras dengan kontribusi : 23,75%
- Rokok kretek/Filter dengan kontribusi: 11,24
- Cabe rawit dengan kontribusi: 3,57
- Telur Ayam ras dengan kontribusi : 3,04%
- Mie Instan dengan kontribusi : 2,71%
II. Perdesaan
- Beras dengan kontribusi : 30,42%
- Rokok kretek/Filter dengan kontribusi: 9,18%
- Cabe rawit dengan kontribusi: 4,13 %
- Telur Ayam ras dengan kontribusi : 2,61%
- Bawang Merah dengan kontribusi : 2,32%
Kebijakan anggaran Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota yang menerima dampak gempa yang selama ini di arahkan untuk mengembangkan program/ kegiatan ekonomi produktif sudah pasti sebagian besar akan di arahkan untuk mengatasi kebutuhan bencana baik melalui program tanggap darurat maupun rehab rekon bencana. Hal ini tentunya cukup memberatkan bagi upaya penanggulangan kemiskinan di tengah tekanan semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin. salahsatu prinsip dari APBD dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah merupakan investasi dengan mengalokasikan anggaran untuk mendorong berkembangnya ekonomi masyarakat dengan berbagai strategi seperti: peningkatan kualitas SDM tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan dalam berbagai bidang, memberikan bantuan sarana usaha maupun modal bagi usaha mikro, kecil dan menengah, meningkatkan akses terhadap modal dan pasar, serta menciptakan iklim yang sehat bagi berkembangnya investasi.
Terbatasnya alokasi anggaran untuk program/ kegiatan yang pro poor sebagai akibat tersedotnya anggaran untuk mengatasi dampak bencana tersebut, maka Pemerintah Daerah harus mengambil langkah-langkah yang ekstra strategis karena sesungguhnya upaya penanggulangan kemiskinan tidak kalah penting dengan upaya penanganan dampak bencana, keduanya harus berjalan parallel melalui pengalokasian sumber daya yang proporsional terhadap keduanya berdasarkan pertimbangan urgensi dan prioritas penanganan permasalahan serta pertimbangan potensi yang dapat mendukung maksimalnya pencapaian target sasaran program/kegiatan.
Akibat anggaran tersebut harus disikapi dengan meningkatkan efisiensi pelaksanaan program dengan mempertajam prioritas program yang benar-benar memberikan daya ungkit terhadap kedua permasalahan besar yang kita hadapi saat ini. Disamping itu Pemerintah Daerah juga harus mempu memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada baik dari sumber PAD, Dana Transfer maupun sumber-sumber lain seperti CSR, partisipasi swasta maupun masyarakat. Salah satu langkah yang tepat untuk membantu masyarakat yang terkena maupun yang terdampak bencana gempa bumi.
Berbagai kondisi yang ada tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin provinsi NTB yang sangat signifikant, sehingga berbagai program / kegiatan penanggulangan kemiskinan yang di bungkus melalui Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi NTB harus dilakukan reformulasi ulang, mengingat berbagai strategi yang sudah disusun dan di inplementasikan selama ini dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan sudah tidak lagi sesuai dengan situasi dan keadaan yang ada sebagai akibat dari bencana yang meluluh lantahkan berbagai sendi kehidupan masyarakat terutama yang berdomisili di pulau Lombok sebagai lokasi pusat bencana.
