Jumat, 28/09/2018 diskusi ringan terkait penanggulangan kemiskinan pasca gempa yang dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis. Rapat di pimpin langsung oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Nuryandi, SE,ME. Dengan pembahasan rapat pada program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan di NTB. Beberapa program terkait perumahan seperti Rumah layak huni, linstrik murah, air bersih, Kelompok Usaha Bersama, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih menjadi prioritas karena mengingat pentingnya tempat tinggal dalam pengukuran angka kemiskinan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suntono yang menjabat sejak 2 Agustus 2018 menyampaikan bahwa dalam mengukur angka kemiskinan menggunakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita perhari dan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan mengetahui metode pengukuran tersebut tentunya kita dapat melakukan pendekatan sekiranya program yang diperlukan masyarakat untuk menekan angka kemiskinan tersebut, yaitu dengan memenuhi kebutuhan 2100 kkalori dan tentunya mendukung untuk penguatan ekonomi.
Banyak program penguatan yang telah diberikan Dinas Sosial seperti Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai yang sasaranya tentunya menggunakan Basis Data Terpadu (BDT). Program-program tersebut merupakan program-program unggulan yang diharapkan mengurangi beban masyarakat miskin.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Hj. Budi Septiani menekankan pentingnya kita memiliki data yang valid untuk menjadi fokus sasaran program kegiatan yang mengarah ke masyarakat. Pendekatan empat klaster kemiskinan perlu dilakukan guna mengurangi program yang tidak tepat sasaran. Pengalaman dilapangan mengingatkan bahwa data BDT sudah mulai berubah dengan artian yang sudah tidak layak menerima bantuan masih menerima. Sehingga data menjadi acuan kita dilapangan harus valid.
Rekomendasi bapak hanif dari Bank Indonesia dalam menjaga perekonomian NTB pasca gempa adalah dengan meningkatkan sektor pertanian mengingat kabupaten yang terkena dampak gempa mengandalkan sektor pertanian. Sehingga hasil-hasil pertanian yang ada harus didorong agar dapat terjual bila perlu sampai ke luar NTB.
Diskusi ini ditutup dengan beberapa penekanan diantaranya adalah (1) Semua program/kegiatan seperti PKH, BLT, BPNT dll di prioritaskan pada 100 desa prioritas yang telah di tuangkan dalam surat keputusan gubernur nomor 050.13-510 tentang penetapan lokasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB. (2) Program prioritas penanggulangan kemiskinan tahun 2019 sesuai hasil musrenbang relevan dengan pendekatan mikro yaitu 13 program diantaranya :1. Badan Usaha Milik Desa, 2. Jamban Keluarga, 3. Rumah Layak Huni, 4. Kelompok Usaha Bersama,5. Bank sampah, 6 Air Bersih, 7. Pengembangan Desa Wisata, 8. Pertanian Konservasi, 9. Sambungan listrik murak, 10. Desa Mandiri Pangan, 11. Morosasi Nelayan, 12. Bantuan Non Tunai Bersyarat, 13. budidaya udang fanani bagi nelayan miskin dihalaman rumah.
