Kepala Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam Bappeda NTB Iskandar Zulkarnain, ST., M.Si menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Forum OPD Sektor Koperasi dan UMKM dengan Kabupaten/Kota Se-NTB. Hotel Grand Legi, Jumat, 17 Februari 2023.
Narasumber dari Kementerian Koperasi dan UKM (KEMENKOPUKM) sampaikan terdapat 121.124 unit Koperasi di Indonesia, dan 2786 Unit yang aktif diantaranya ada di NTB. Sayangnya baru 958 Unit yang sudah bersertifikat. Oleh karena itu diharapkan agar NTB tingkatkan jumlah koperasi yang bersertifikat “Karena hal ini menjadi indikator yang mempengaruhi transfer DAK Non fisik ke daerah” ujarnya.
Sementara itu terkait UMKM narasumber KEMENKOPUKM sampaikan, dari 64,2 juta jumlah UMKM di Indonesia, 99,62% nya masih ada di skala usaha mikro. Merepresentasikan Nasional, situasi ini juga dialami NTB. Dari total 123.787 unit UMKM, 99% nya masih ada di skala mikro dan kecil. Mencari pasar bagi hasi produksi UMKM adalah tantangan yang paling sulit diselesaikan “Kemana kita mau lempar barangnya setelah dibuat” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB. “Kami harapkan ada program pendampingan yang stay, tidak hit and run, oleh karena itu kami membutuhkan intervensi dari pusat” ujarnya menambahkan.
Selanjutnya Kepala Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam Bappeda NTB, Pak Iskandar sampaikan bahwa Forum Perangkat Daerah ini adalah kegiatan strategis. “Jika tahun-tahun sebelumnya, OPD yang datang ke Bappeda, tahun ini kami balik, Bappeda yang datang ke OPD-OPD” ujarnya. Selain itu, menurut Pak Iskandar baru di Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB yang hadirkan narasumber pusat langsung.
“Bulan-bulan ini kita sedang dalam masa penyusunan RPD atau RPJMD transisi, tambahnya. Disusun secara teknokratik, maka sekecil apapun kebijakan harus menggunakan data dalam penyusunannya. Mengutip Wakil Gubernur Ummi Rohmi “ susun kebijakan tanpa data, seperti menggarami laut, ini hal yang sia-sia” ujarnya.
Menurutnya, dalam isu pembangunan di NTB, produktifitas masih menjadi isu besar dari berbagai sektor, seperti perdagangan, industrialisasi, dan pariwisata. “Modal kita sudah lengkap sayangnya produktifitas kita masih kurang” ujarnya. Mencontohkan kegiatan ekspor, salah satu kendalanya adalah belum adanya direct flight ke negara tujuan. Ketika kendala ini sedah diselesaikan Dinas Perhubungan, datangkan maskapai langsung dari luar negeri, sayangnya kendala baru kemudian muncul, ketidaksiapan kita memenuhi permintaan kuota komoditi” ujarnya menjelaskan. “Oleh karena itu, untuk OPD hilir akan jadi perhatian serius kita” tambahnya.
“Selain melihat perkembangan capaian pembangunan di dalam daerah, NTB juga perlu bandingkan capaian pembangunan dengan provinsi sekitar kita” ujarnya. Untuk mencapainya telah disusun 12 strategi percepatan untuk capai NTB yang lebih maju diantara wilayah Nusra. Dua diantaranya terkait dengan Dinas KUMKM yaitu pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi, dan pengembangan pusat ekonomi berbasis komoditas unggulan.
Menutup paparannya, Pak Iskandar jelaskan bahwa penyusunan RPD ini juga diikuti dengan penyusunan renstra. “saya berharap agar Dinas KUMKM menjadi dinas tercepat yang menyelesaikan renstranya” ujarnya menutup.
#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
