Mataram, 13 Januari 2026 — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., secara resmi membuka sekaligus menjadi narasumber pada Lokakarya Inisiasi Pembentukan Forum Perempuan Penjaga dan Pengelola Hutan Indonesia (FP3HI). Kegiatan yang diinisiasi oleh Mitra Pembangunan KONSEPSI ini berlangsung di Hotel Aston Inn Mataram.
Dalam sambutannya, Baiq Nelly Yuniarti menyampaikan apresiasi kepada KONSEPSI dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan yang hidup dan bergantung pada kawasan hutan. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB tidak dapat menjalankan agenda pembangunan secara mandiri, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan komunitas lokal.
“Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan tidak mungkin dilakukan sendiri. Pemerintah wajib berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Komitmen Pemerintah Provinsi NTB terhadap pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, lanjut Baiq Nelly, telah tertuang dalam program unggulan NTB Lestari dan Berkelanjutan yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah. Program tersebut menekankan pengelolaan hutan yang ramah lingkungan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Ia menjelaskan bahwa saat ini Pemprov NTB mendorong gerakan lingkungan berbasis komunitas, dengan perhatian khusus pada peran perempuan. Berdasarkan pengalamannya, perempuan memiliki peran signifikan dalam penggerak ekonomi, termasuk di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pasar tradisional, hingga aktivitas pengelolaan hasil hutan.
“Banyak perempuan yang bekerja dan berkontribusi langsung di kawasan hutan. Karena itu, pemberdayaan perempuan menjadi kunci dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Melalui pembentukan FP3HI, Baiq Nelly berharap masyarakat, khususnya perempuan di sekitar hutan, dapat memahami potensi ekonomi hutan secara menyeluruh, mulai dari hasil hutan non-kayu, pengembangan pariwisata berbasis alam, hingga produk pertanian dan perkebunan seperti kopi, kakao, empon-empon, dan madu hutan. Seluruh potensi tersebut diharapkan dikelola secara terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Sosial.
Ia juga menekankan pentingnya fokus pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama perempuan yang tercatat dalam data kemiskinan ekstrem dan tinggal di sekitar kawasan hutan. Pemerintah Provinsi NTB memiliki data by name by address yang dapat menjadi acuan dalam penyaluran program dan intervensi pembangunan agar lebih tepat sasaran.
“Yang harus kita sentuh adalah masyarakat yang benar-benar berada di kantong kemiskinan, bukan mereka yang sudah mapan. Data sudah tersedia, tinggal bagaimana kita fokus dan konsisten,” tegasnya.
Baiq Nelly menyambut baik rencana pembentukan forum FP3HI sebagai wadah diskusi dan koordinasi antar desa dan pemangku kepentingan. Melalui forum ini, potensi desa dapat dipetakan, tantangan pengelolaan hutan dapat diidentifikasi, serta solusi dan pendampingan dapat dirumuskan secara bersama-sama.
Ia optimistis NTB memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, baik di sektor kehutanan maupun pertanian. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah optimalisasi pengolahan dan pemasaran agar produk-produk lokal memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menutup sambutannya, Baiq Nelly mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan daerah. Menurutnya, sinergi yang solid menjadi kunci untuk mewujudkan NTB yang lebih makmur, berdaya saing, dan mendunia.
Pada Kesempatan yang sama, Direktur Konsepsi, Dr. Muhammad Taqiuddin menyampaikan apresiasi atas inisiatif pembentukan forum yang bertujuan memperkuat peran perempuan dalam pengelolaan hutan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.
“Perhutanan sosial merupakan salah satu program strategis nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021. Program ini memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian fungsi hutan. Namun, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan akses pengelolaan hutan masih sangat terbatas,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penyebaran narasi dan contoh-contoh keberhasilan perempuan dalam pengelolaan hutan melalui media, termasuk film dokumenter, sebagai upaya membangun semangat dan citra positif (positive vibe) bagi perempuan lainnya agar semakin percaya diri dan berdaya.
Dr. Muhammad Taqiuddin menyampaikan harapannya agar forum ini dapat menjadi wadah untuk membangun jaringan yang lebih kuat di kalangan perempuan penjaga dan pengelola hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Forum FP3HI diharapkan mampu memfasilitasi dialog antara perempuan, pemerintah, pemangku kepentingan, serta kelompok masyarakat lainnya dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi perempuan di sekitar kawasan hutan.
Melalui lokakarya ini, KONSEPSI juga menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam peningkatan kualitas pengelolaan kehutanan dan pemberdayaan perempuan. Sejak berdiri pada tahun 2001, KONSEPSI telah menjalankan berbagai program, termasuk Women Forest Defender, dengan dukungan sejumlah mitra, seperti DASYA Foundation.
Selain itu, KONSEPSI juga terlibat sebagai mitra lokal dalam Low Carbon Development Initiative (LCDI) dan telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Provinsi NTB 2025–2045. Ke depan, KONSEPSI bersama Bappeda NTB berencana melakukan studi kelayakan pengembangan energi listrik serta memperluas pendampingan masyarakat di sejumlah wilayah, seperti Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, hingga Sumbawa dan Sumbawa Barat.
Kegiatan lokakarya ini diharapkan menjadi langkah awal yang strategis dalam mendorong pengelolaan hutan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan dengan menempatkan perempuan sebagai aktor penting dalam pembangunan kehutanan di Nusa Tenggara Barat.
