Iskandar Zulkarnain S.Pt, M.Si Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi NTB membuka “Rapat Koordinasi SDGs Multipihak” di ruang rapat geopark Bappeda NTB. Dihadiri oleh lebih dari 80 lembaga non pemerintah, kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November ke-77. “Menjadi momentum yang tepat untuk berkolaborasi ditengah situasi Indonesia yang sedang menghadapi situasi perubahan iklim ekstrem, ancaman kerawanan pangan, krisis air bersih, dan kemiskinan” ujar Iskandar. Menurutnya khusus untuk kemiskinan ekstrem, “kami saat ini sudah memegang data by name bay address dari kantor wakil presiden, namun masih harus disandingkan dengan data di Kabupaten/Kota.
Selain itu terkait SDGs, Iskandar juga menjelaskan, saat ini NTB telah melewati tahap kelima dari proses SDGs award yang diikuti. Untuk itu menurut Rini Krisna, “Tujuan dari rapat koordinasi adalah menggalang kolaborasi dengan multipihak untuk memetakan program kegiatan untuk pencapaian percepatan tujuan SDGs. Program kegiatan yang tidak bisa dilakukan pemerintah tetapi dilakukan oleh mitra pembangunan, maka hal tersebut bisa melengkapi indikator yang belum tercapai” ujarnya.
Berbeda dengan MDGs yang lima tahun, SDGs ini memiliki rentang waktu yang jauh lebih panjang, 15 tahun. Berawal sejak 2015, SDGs akan berakhir tahun 2030, “masih ada 8 tahun lagi untuk mencapai target” jelas Rini. Menurutnya, dengan target yang tinggi, maka dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, karena diperkirakan kemampuan anggaran pemerintah hanya 30-40% saja. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Presiden No.111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menyebutkan, dalam pencapaiannya dimungkinkan menggunakan pendanaan inovatif; yaitu pendanaan dari luar pemerintah.
Selanjutnya, terkait terkait peran daerah dalam SDGs, Rini menjelaskan “salah satunya adalah menyusun RAD yang melibatkan semua pihak, oleh karena itu kami harapkan untuk RAD selanjutnya semua mitra pembangunan yang hadir hari ini untuk terlibat”. Selain itu, terkait SDGs award, diharapkan kepada seluruh mitra pembangunan untuk mengisis matriks yang telah kami siapkan” ujarnya menutup paparan.
Memasuki sesi diskusi, Ucok dari LPA NTB meminta agar ada tambahan waktu untuk mengisi waktu, karena data yang diisi dari tahun 2019-2023 “dokumen yang dikumpulkan cukup banyak” ujarnya. Selain itu Ucok juga menyampaikan, ada beberapa mitra yang sudah banyak berkontribusi banyak untuk NTB belum terdeteksi dalam pertemuan, seperti inovasi yang selama ini berkonsentrasi pada pendidikan dan literasi. Terakhir ia menyampaikan saran, agar capaian dari SDGs desa juga bisa dihimpun oleh Provinsi.
Diskusi berjalan baik, dengan apresiasi bahwa inisiatif untuk berhimpun dan berkolaborasi dalam frame bersama mencapai SDGs adalah hal yang baik. Oleh karena itu Rini menyebutkan, “Selanjutnya akan ada pertemuan yang lebih besar, yang mempertemukan mitra pembangunan dengan seluruh OPD di provinsi dam pemerintah di Kabupaten/Kota untuk menyamakan kerja juga rencana kerja kedepan” pungkasnya di akhir pertemuan.
#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
