Akan dibangun Pabrik Garam di Kabupaten Bima, Pemda Bentuk Tim Pembangunan.

Akan dibangun pabrik garam di Kabupaten Bima, Hari ini (12/2) Kepala Bappeda NTB menginisiasi rapat pembentukan Tim Pembangunan Pabrik Garam di Kabupaten Bima.

Sampaikan pembukaan, menurutnya hajat Pemerintah khususnya Kementerian Kelautan Perikanan untuk membangun pabrik garam di Kabupaten Bima relevan dan mendukung kebijakan industrialisasi yang sudah digencarkan Pemda lima tahun terakhir.

Oleh karena itu untuk memastikan lancarnya proses pembangunan dan keberlanjutan usaha,  Doktor Iswandi harapkan pemda serius siapkan lokasi dan calon pengelola. “Industri garam di NTB ini memiliki berpotensi besar untuk memenuhi kebutuhan garam nasional yang sebagian besar masih impor. Oleh karena itu perlu disiapkan semua aspek dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Apalagi saat ini kita sudah memasuki tahun 2024, dimana RPD NTB yang mengusung visi transformasi ekonomi dari tambang menjadi non tambang mulai berjalan.  “Kami ingin sektor non tambang mendominasi. Oleh karena itu semua komoditas unggulan harus ditingkatkan nilai, produktifitasnya, dan investasinya,” tambahnya.

Melengkapi, perwakilan dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB sampaikan bahwa pabrik garam yang akan dibangun di Kabupaten Bimas ama dengan yang telah dibangun di Tuban. Diprediksi mampu mengolah hingga 12.000 ton/tahun, Kabupaten Bima dipilih karena mampu menghasilkan 85% garam di NTB. “Jadi kita tidak perlu khawatir dan menambah biaya akomodasi untuk bahan baku,” ujarnya.

Menjadi salah satu penghasil garam di Indonesia, sayangnya garam yang diproduksi oleh petambak NTB selama ini belum memenuhi kualitas kebutuhan industri. “Oleh karena itu adanya pabrik ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas garam NTB dari K3 menjadi K1 sesuai kebutuhan industri,” tambahnya.

Tidak hanya peningkatan kualitas, perwakilan DKP juga sampaikan pentingnya kepastian market dari usaha ini. “Sebenarnya bukan tidak bisa memenuhi kualitas, namun garam kita masih dibeli dengan harga yang sama, apapun kualitasnya. Kami di DKP tidak bisa mengintervensi hingga ke pasar, oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi dengan stakeholder lainnya. Kepastian pasar ini penting untuk meyakinkan petambak garam dalam meningkatkan produksinya,” pungkasnya.

Sementara itu perwakilan dari Kementerian Kelautan Perikanan juga sampaikan bahwa pembangunan fisik akan dimulai dua minggu kedepan. “Kami butuh peta garam dan gambaran proses bisnis garam di Kabupaten Bima juga calon pengelola. Kami menyambut baik niatan daerah untuk meningkatkan pergaraman di Bima,” ujarnya.