Kepala Bappeda NTB, Dr. Iswandi, M.Si menghadiri kegiatan Diskusi Tematik terkait Arah Kebijakan Transformasi Sosial. Merupakan bagian dari rangkaian penyusunan RPJPD NTB 2025-2045, kegiatan ini terlaksana dengan didukung oleh SKALA. Berlangsung selama dua hari di Hotel Golden palace sejak 27 hingga 28 Maret 2024, diskusi berjalan kolaboratif antara OPD terkait, praktisi, mitra pembangunan dan akademisi.
“Kami harapkan para pihak mampu refleksikan prioritas dari setiap isu, sehingga lahir program yang bisa terlaksana, terukur, dan fokus mencapai indikator yang telah ditetapkan,” ujar Kepala Bappeda NTB, Dr. Iswandi, M.Si dalam sambutannya.
Merupakan salah satu dari 17 tujuan pembangunan dalam RPJPN dengan periode yang sama, Transformasi Sosial terdiri dari tiga isu, yaitu; Kesehatan untuk Semua, Pendidikan Berkualitas yang Merata, dan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Menurut Doktor Iswandi, arahan strategis untuk mencapainya sudah ditetapkan dalam RPJPN. Oleh karena itu tugas Pemerintah Daerah tinggal menjabarkan secara operasional sesuai dengan karakteristik wilayah.
“Jadi hari ini, kita diskusi bersama ketiga OPD yang mengampu tanggungjawab tersebut seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Sosial bersama praktisi dan akademisi untuk merefleksikan apa yang prioritas. Sehingga hasilnya adalah yang bisa terlaksana, terukur, dan fokus mencapai indikator yang sudah ditetapkan pusat,” ujarnya.
Mendapatkan dukungan dari SKALA, di akhir sambutannya Doktor Iswandi mengajak seluruh peserta diskusi untuk memanfaatkan forum ini sebaik-baiknya demi mencapai perencanaan yang berkualitas.
Selanjutnya narasumber dari Bappenas RI, M. Roudo, ST, MPP, Ph.D sampaikan bahwa tema pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat untuk Provinsi NTB kedepan adalah sebagai Pusat Pariwisata Petualangan dan Lumbung Pangan.
“Untuk mencapainya khususnya dalam konteks transformasi sosial, terdapat beberapa arah kebijakan, antara lain; 1) Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi lainnya, 2) ISPA terutama di daerah afirmasi, 3) Peningkatan akses pelayanan kesehatan di NTB melalui sistem rujukan kepulauan dan penguatan telemedicine, 4) Pengembangan SDM melalui peningkatan partisipasi pendidikan dan pengadaan prodi perguruan tinggi STEAM sesuai kebutuhan DUDI bidang pariwisata, pertanian, peternakan, dan perikanan, 5) Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses PAUD (TK/RA/BA), 6) Pengembangan bidang keahlian jenjang SMK yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan 7) Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif,” pungkasnya.
Menambahkan, Sondang Lumban Gaol, S.Sos., M.Eng narasumber dari Kemendagri sampaikan bahwa merupakan merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun, RPJPD yang disusun harus berpedoman dengan RPJPN dan RTRW.
“Mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat lima tujuan utama dalam RPJPN, yaitu mencapai pendapatan perkapita 23.000-30.300, kemiskinan menuju 0%, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional, daya saing SDM meningkat, dan menurunnya emisi GRK menuju net zero emissions
ujarnya.
Tidak bisa sendiri, oleh karena itu menurutnya, untuk mencapai target diatas dibutuhkan kontribusi berbagai pihak baik dari swasta, masyarakat, maupun Pemerintah Pusat dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah.
