Bappeda Provinsi NTB berkolaborasi Bersama SKALA dan INKLUSI Kemitraan Australia-Indonesia mengadakan kegiatan Musrenbang Tematik GEDSI “Mewujudkan NTB Inklusif Yang Setara dan Berkelanjutan”. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri mengundang Perangkat Daerah terkait serta Berbagai Mitra Pembangunan di NTB. Bertempat di Hotel Lombok Raya, Rabu 21 Mei 2025.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya forum ini sebagai ruang penting untuk merumuskan arah pembangunan daerah yang lebih inklusif. Ia menekankan pentingnya sinergi antara OPD dan visi kepala daerah terpilih dalam menyusun program kerja tahun 2025 yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok rentan.
“Musrenbang tematik ini menjadi wujud komitmen kita untuk memberikan ruang dan kesempatan yang setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan kelompok marjinal lainnya agar turut berkontribusi dalam pembangunan,” ujar Umi Dinda.
Ia juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas SDM di tingkat desa dan pelibatan multipihak dalam tata kelola pembangunan. Salah satu strategi yang ditekankan adalah pengarusutamaan GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran, peningkatan kapasitas lembaga, serta penyediaan data terpilah untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran.
Selain itu, kemitraan antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil dinilai penting untuk mendorong lahirnya kebijakan dan program pembangunan yang lebih inklusif dan berdampak langsung pada kelompok rentan, terutama perempuan.
Umi Dinda juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi berbagai pihak, termasuk mitra pembangunan seperti Skala-NTB, yang turut memperkuat pendekatan inklusi dalam pembangunan. Ia berharap agar praktik baik di tingkat provinsi dapat diperluas ke kabupaten dan kota di seluruh NTB.
“Saya mengingatkan bahwa perempuan tidak hanya perlu dilibatkan, tetapi juga harus mampu menyuarakan harapan dan kepentingannya secara nyata. Keterwakilan 30% perempuan bukan sekadar angka, melainkan harus dibarengi dengan kapasitas dan kontribusi yang jelas,” tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Umi Dinda mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan hasil Musrenbang Tematik ini sebagai referensi dalam menyusun perencanaan di tingkat daerah, sehingga pembangunan di NTB ke depan benar-benar inklusif, setara, dan berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda NTB Doktor Iswandi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan NTB yang inklusif, setara, dan berkelanjutan melalui program unggulan “NTB Inklusif”.
Program ini, yang diinisiasi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, bertujuan memastikan bahwa seluruh kelompok rentan—seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, lansia, dan kelompok marjinal lainnya—ikut terlibat aktif dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
“Program NTB Inklusif ini dibangun secara partisipatif, menghimpun aspirasi masyarakat dari berbagai kelompok agar dapat dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana strategis perangkat daerah,” ujar Kepala Bappeda.
Ia juga menyebut bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen nasional yang tertuang dalam RPJMN, yakni tidak meninggalkan satu pun warga negara dalam proses pembangunan. Pendekatan ini ditegaskan kembali dalam prioritas nasional keempat, yang menekankan pentingnya pembangunan SDM, kesetaraan gender, dan perlindungan kelompok rentan.
Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa kualitas keluarga, indeks pembangunan gender, dan perlindungan anak di NTB masih berada di bawah rata-rata nasional. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemangku kepentingan, mulai dari OPD, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, hingga media, untuk memperkuat penerapan prinsip GEDSI dalam pembangunan.
Program NTB Inklusif juga ditujukan untuk mendukung pencapaian tiga agenda utama pembangunan daerah: pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan berbasis desa, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah pembangunan desa inklusi melalui program “Desa Berdaya”.
Kepala Bappeda juga menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta tingginya persentase pernikahan anak di NTB yang masih mencapai 14,9%, jauh di atas rata-rata nasional. Hal ini menjadi tantangan besar yang harus ditangani bersama melalui program-program yang sensitif terhadap isu gender dan perlindungan anak.
Mengakhiri sambutannya, Doktor Iswandi menyampaikan bahwa NTB Inklusif bukan sekadar program, melainkan bentuk nyata dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan di NTB benar-benar berkeadilan sosial. Ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada keterlibatan semua pihak dalam menerapkan prinsip GEDSI dalam setiap sektor kehidupan.
