Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2022.
(Gambar 1. Berita Acara Serah Terima Data P3KE)
Berdasarkan Berita Acara yang telah ditandatangani antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Pemerintah Provinsi NTB Nomor 156/BAST/DEP.1/KEMENKO/PMK/10/2022 pada tanggal 10 Oktober 2022, disebutkan bahwa jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 477.954 KK atau 1.864.812 Jiwa yang dirinci di 10 Kabupaten/Kota sebagai berikut:
Data P3KE yang dirilis Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tersebut tidak dimaksudkan sebagai gambaran jumlah real penduduk miskin NTB saat ini. Sehingga data tersebut perlu segera dilakukan validasi dan pemutakhiran agar sesuai dengan kondisi terakhir, dimana angka kemiskinan di Provinsi NTB telah mencapai 13,68% yang telah dirilis BPS pada Maret 2022. Sebab dalam ujicoba verifikasi dan validasi (verval) data P3KE yang dilakukan Bappeda NTB di Desa Pringgabaya ditemukan data tidak valid mencapai 5% lebih. Sehingga untuk mengetahui jumlah data yang real dan valid di seluruh NTB segera akan dilakukan proses verivali pada setiap desa. Demikian kesepakatan pokok yang dihasilkan dari Rakor TKPKD Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota pada hari kamis, 29 Desember 2022 di Hotel Golden Palace, Mataram.
Disepakati pula untuk menyiapkan verivali pada setiap desa di semua Kabupaten/Kota; Pemerintah Provinsi NTB akan bekerjasama dengan Kementerian Desa RI, dimana Badan Pengembangan Informasi Kementerian Desa RI akan menggerakkan seluruh pendamping desa untuk mendukung proses verivali data P3KE dengan menggunakan aplikasi android yang telah dikembangkan TKPKD Provinsi NTB.
(Gambar 2. Narasumber Dr. Ivanovich Agusta , S.P.,M.Si dari Kemendes PDTT RI)
Rencana Verivali tersebut dilaksanakan mulai awal tahun 2023 dan pada semester pertama tahun 2023 telah dapat diperoleh hasil data yang valid dan mutakhir. Verivali diawali dengan rekonsilisasi data P3KE dengan data penerima bantuan BPJS, PKH dan berbagai bantuan lain yg telah diperoleh oleh Rumah Tangga Miskin selama ini. Penyerahan data P3KE kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan telah dilakukan pada saat Rakor Kemiskinan untuk segera dilakukan pencocokan dan penelitian kesesuaian data P3KE dengan penerima bantuan BPJS.
(Gambar 3. Penyerahan data P3KE di NTB kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan)
Selanjutnya untuk percepatan penurunan kemiskinan di Provinsi NTB, maka sasaran penanggulangan kemiskinan akan diprioritaskan untuk rumah tangga miskin ekstrem yang telah divalidasi dan dimutakhirkan. Pelibatan multipihak mitra-mitra pembangunan juga akan terus diperkuat untuk melakukan penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan multidimensi. Demikian pokok-pokok hasil rakor TKPKD Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota.
