Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menjadi narasumber dalam kegiatan Pemetaan Masalah dan Solusi Pengelolaan Data Pokok Pembangunan untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di provinsi NTB yang lebih baik. Diinisiasi oleh SKALA, kegiatan ini dihadiri oleh Perangkat Daerah terkait baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB. Hotel Prime Park, Kamis 24 Agustus 2023.
Sampaikan terkait tujuan dan pendekatan Pembangunan Daerah, menurut Kepala Bappeda NTB, Nusa Tenggara Barat sebagai daerah mendapatkan amanat untuk melaksanakan urusan pembangunan yang integral dengan Pembangunan Nasional oleh Pemerintah Pusat. perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah yang telah di serahkan ke daerah bagian integral dari Pembangunan nasional.
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa terdapat lima tujuan pembangunan daerah; peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses dan kualitas pelayanan public, dan daya saing daerah. Untuk mencapainya, kemudian Bappenas arahkan agar daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, top-down, dan bottom-up.
Untuk mendukung pencapaian visi indonesia emas tahun 2045 yang berdaulat, maju, adil dan Makmur. Pemerintah Daerah Nusa Tenggara barat telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 yang bertujuan untuk Terwujudnya Transformasi Ekonomi melalui peningkatan Produktivitas Daerah menuju NTB sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Regional Bali-Nusra yang Inklusif dan Berkelanjutan. “Salah satu hal yang harus dipersiapkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah data yang akurat” ujarnya.
“Jika di tingkat Nasional ada Satu Data Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan platform data dan informasi yang dapat meningkatkan efisensi pemerintah, percepatan pengambilan keputusan, mendorong inovasi, dan meningkatkan pelayanan public. Maka di NTB terdapat NTB Satu Data yang juga termasuk dalam program unggulan Kepala daerah saat ini” jelasnya.
Ditetapkan dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 45 Tahun 2021 dan Surat Keputusan Gubernur NTB terkait Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum NTB Satu Data Tahun 2023. NTB Satu Data disusun untuk menyediakan akses yang mudah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait perkembangan Pembangunan di Provinsi NTB.
“Oleh karena itu kegiatan hari ini dilaksanakan dengan dukungan SKALA yang juga salah satu programnya adalah pengelolaan data” ujar Kepala Bappeda NTB dalam arahannya.
