Kepala Bappeda NTB sampaikan arahan dalam Rapat Penguatan TPPS NTB Untuk Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting. Berlangsung di ruang rapat lakey Bappeda NTB, kegiatan ini dihadiri Politeknik Kesehatan Mataram, Perwakilan BKKBN Provinsi NTB dan Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Jumat, 25 Agustus 2023.
Membahas tidak lanjut dari rapat evaluasi TPPS beberapa hari yang lalu, Kepala Bappeda NTB sampaikan bahwa TPPS Provinsi NTB masih membutuhkan penguatan peran berkenaan dengan koordinasi bidang data, monitoring, juga informasi sebagai dasar merespon kegiatan. Juga mengawal persecapatan penurunan stunting NTB termasuk membina TPPS Kabupaten/Kota seProvinsi NTB. “Maka dalam kesempatan ini kita akan lihat seperti apa yang perlu ditempuh untuk penguatan kelembagaan,” ujarnya.
Selain itu menurutnya rapat ini akan diskusikan bagaimana sebenarnya Survey Kesehatan Indonesia berjalan di NTB dan gap data antara data SSGI dan EPPGBM di NTB.
Denny Apriyanto dari Bappeda NTB sampaikan bahwa Survey Kesehatan Indonesia ini adalah penyempurnaan dari survei lainnya yaitu merupakan survei terintegrasi beberapa modul yakni Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Studi Status Gizi Balita (SSGI), dan Biomedis. Dimana tujuan dilaksanakannya SKI adalah untuk menilai status kesehatan masyarakat (termasuk status gizi) di Indonesia, menentukan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) tingkat Kab/Kota, dan memberikan gambaran permasalahan morbiditas dan faktor risiko pada tingkat nasional berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium
Terkait gap, menurut Denny saat ini kedua data tersebut digunakan NTB, dalam menyusun dokumen perencanaan NTB menggunakan data SSGI. Namun karena data by name by address dari SSGI tidak dapat diakses, sehingga dalam intervensinya NTB gunakan data EPPGBM.
Sementara itu terkait strategi penurunan stunting di NTB, hingga saat ini, NTB telah lakukan Konvergensi Gerakan Bakti Stunting Pemberian Protein Hewani (Telur) Di Provinsi NTB. Dilakukan secara kolaborasi, menurut Dinas Kesehatan Provinsi NTB sampaikan bahwa gerakan baik ini perlu ditingkatkan dengan beberapa hal, antara lain; 1)Perlibatan Masyarakat setempat dalam penguatan pendampingan dan motivasi kepada kelompok keluarga beresiko stunting. 2)Edukasi secara komprehensif melalui keterlibatan seluruh unsur/sektor dalam upaya perubahan perilaku hidup sehat. 3)Focus dari Gerakan Bhakti Stunting untuk upaya pencegahan stunting pada fase awal 1000 HPK dengan sasaran ibu hamil. 4)Intervensi ideal kedepan sebaiknya diberikan protein hewani yang lebih dari 1 jenis dalam setiap menu makan anak dan tetap mengacu kepada pola makan gizi seimbang.
Untuk kerja TPPS, menurutnya masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, antara lain; 1)Memperkuat mekanisme koordinasi dan kerja TPPS Provinsi dan Kab/Kota, 2)Memastikan TPPS Provinsi dan Kab/Kota membuat rencana kerja, 3)Perlu diadakannya jurnal mekanisme operasional di lapangan, 4)Peningkatan kapasitas kader dalam pengukuran dan penanganan stunting, standarisasi pendataan perbaikan system pemantauan dan pendataan, dan 5)Pemetaan peran para pihak dalam penanganan stunting.
Berlangsung secara atraktif, rapat ini kemudian ditutup oleh Kepala Bappeda NTB dengan menyampaikan beberapa rencana tindak lanjut. Salah satunya akan diadakannya rapat rutin bulanan TPPS, salah satu agenda di dalamnya adalah membahas terkait anggaran penurunan stunting tahun 2024. “Tolong bidang-bidang di dalam TPPS NTB siapkan paparan, program intervensi dari setiap bidangnya untuk turunkan stunting, mana yang sudah masuk renja 2024 dan mana yang belum” ujarnya menutup rapat (Id)
