AUDIENSI TIM BALE MEDIASI NTB DENGAN BAPAK GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Mataram, 17/10/2018. Kepala Bappeda bersama Tim Bale Mediasi NTB melakukan audensi diruang kerja Bapak Gubernur. Sengketa merupakan fenomena hukum yang bersifat universal yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Sebagai sebuah fenomena hukum, setiap sengketa memerlukan tindakan penyelesaian, tidak ada suatu sengketa tanpa ada penyelesaian. Masyarakat yang masih kuat serta masih memegang teguh adat istiadat Sasak Lombok, mbojo Bima, samawa Sumbawa, pilihan penyelesaian sengketa atau konflik diarahkan pada cara-cara non formal melalui pendekatan budaya musyawarah atau mufakat (mediasi). WhatsApp Image 2018-10-17 at 09.16.34 (1)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 6 Oktober 2015 telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Bale Mediasi. Menindaklanjuti Pergub, pada tanggal 31 Desember 2015 dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 734-926 Tahun 2015 tentang Kepengurusan Bale Mediasi masa bakti 2015-2020. Bappeda Provinsi NTB pada Tahun 2017 telah menyelesaikan Sosialisasi Pendampingan Pembentukan Lembaga Mediasi di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota merespon baik Program Pembentukan Lembaga Mediasi di daerah masing-masing dengan membentuk dan/atau merevitalisasi Lembaga-Lembaga yang sudah ada sejak dahulu.

Naskah Akademik Ranperda Bale Mediasi Provinsi NTB yang telah disusun pada tahun 2017 digunakan sebagai acuan atau referensi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Mediasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 ini. Draft Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bale Mediasi telah melalui proses tahapan konsultasi baik pada tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi NTB hingga konsultasi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kemenkumham RI, dan juga Kemendagri di Jakarta. BAPPEDA PROVINSI NTB telah melaksanakan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bale Mediasi pada tanggal 29 Maret 2018 bertempat di Hotel Lombok Plaza Cakranegara. Peserta yang hadir yaitu OPD terkait pada Pemerintah Provinsi NTB, Bappeda, Bakesbangpoldagri, Bagian Hukum, DPMPD, Camat, Lurah/Kepala Desa seluruh Kab./Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. WhatsApp Image 2018-10-17 at 09.16.34 (2)Pada Tanggal 27 Juli 2018, Peraturan Daerah Tentang Bale mediasi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018. Harapannya : dengan adanya Peraturan Daerah tentang Bale Mediasi NTB ini akan menjadi payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten/Kota agar membuat Peraturan Daerah yang sama, mengingat pentingnya Bale Mediasi ini untuk mengurangi konflik-konflik yang ada mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kab./Kota hingga Provinsi bahkan sampai ke tingkat Nasional.

WhatsApp Image 2018-10-17 at 09.16.34Peraturan Daerah tentang Bale Mediasi ini merupakan Perda Pertama yang ada di Indonesia, yang akan menjadi Role Model di Indonesia. Bappeda Provinsi NTB akan melaksanakan acara Sosialisasi sekaligus akan melaunching Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi tersebut pada tanggal 23 Oktober 2018 bertempat di Lombok Astoria Hotel Jalan Jend. Sudirman No. 40 Rembiga, Kota Mataram. Peserta yang akan hadir pada acara tersebut yaitu dari Instansi Vertikal antara lain: Pengadilan Tinggi NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, Kepolisian Daerah NTB, Kantor Perwakilan Kementerian Hukum dan Pertahanan RI di Mataram, OPD terkait pada Pemerintah Provinsi NTB, dan OPD terkait termasuk 1 (satu) orang perwakilan Kepala Desa/Lurah seluruh Kab./Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada Rencana Penganggaran Tahun 2019, Bappeda telah mengalokasikan anggaran untuk Sosialisasi Perda. Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi ke 10 (sepuluh) Kab./Kota serta perlu pengalokasian anggaran untuk penyusunan Pergub. Dan SOP tentang prosedur penyelesaian sengketa oleh Bale Mediasi