Koordinasi Menyusun Rencana Pembangunan Daerah(RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026

Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi NTB, Hualid,S.Sos., M.Si menjadi narasumber dalam Forum Perangkat Daerah bersama Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi NTB. Berlokasi diruang rapat Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan NTB, forum ini dihadiri oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB. senin 20 februari 2023.

Membuka paparannya, Hualid sampaikan bahwa kegiatan hari ini merupakan rangkaian dari proses penyusunan RPD. Dimana RPD merupakan RPJMD transisi yang dibuat menindaklanjuti Amanah dari Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.1 Ta.2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi UU. Aturan ini menetapkan terkait pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada bulan November 2024. Oleh karena itu bagi daerah yang Kepala daerahnya serta RPJMD nya berakhir tahun 2023. Maka harus menyusun RPD untuk tiga tahun, tahun 2024-2026.

Terkait Dinas Perpustaan Dan Arsip, ia menyebutkan transformasi perpustakaan perlu dilakukan berbasis inklusi social. Hal ini sebagai upaya optimalisasi peran perpustakaan sebagai pembelajaran sepanjang hayat (long life education). “Hal ini karena perpustakaan bukan hanya sebagai pusat sumber informasi tetapi lebih dari itu sebagai tempat mentrasformasikan diri sekaligus sebagai pusat sosial budaya dengan memberdayakan dan mendemokratisasi masyarakat dan komunitas lokal dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat” ujarnya menegaskan. “Di Provinsi NTB sampai dengan tahun 2022 telah terdapat 79 perpustakaan replikasi yang tersebar di 6 Kabupaten dan 73 Desa” imbuhnya menambahkan.

Terkait draft RPD, Bappeda NTB telah Menyusun enam prioritas pembangunan daerah. Pertama membangunan manusia yang KUAT (Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa). Kedua, pembangunan lingkungan yang lestari dan asri. ketiga Pembangunan kesejahteraan masyarakat yang mandiri. keempat peningkatan tata kelola pemerintahan daerah. kelima peningkatan komitmen dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). keenam peningkatan dayasaing daerah dengan kemajuan industrialisasi dan investasi.  “OPD perlu memperhatikan enam prioritas ini, ketika susun program” ujarnya menutup paparan.

#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah