(FGD) Identifikasi Kerangka Regulasi, Kelembagaan Dan Sistem Tarif untuk Payment for Environment System

Sub Koordinator Kelautan dan Perikanan Bappeda Provinsi NTB, Sulistio Hariningsih, S.SI., menghadiri Forum Grup Discussion (FGD) Identifikasi Kerangka Regulasi, Kelembagaan Dan Sistem Tarif untuk ‘Payment for Environment System’ (PES), dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi Taman Wisata Perairan Gili Balu. Dihadiri perangkat daerah terkait lingkup Pemerintah Provinsi NTB, bertempat di Hotel Aston, Rabu 27 April 2022.

Kadislutkan Povinsi NTB Muslim, ST.MM menegaskan bahwa pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas wilayah NTB yang mempunyai potensi sangat besar. Namun dari segi ekploitasi dan eksplorasi terbilang belum maksimal dilakukan. Sehubungan dengan itu pengusulan penetapan status tiga Kantor Cabang Dinas Kelautan Perikanan yaitu CDK Sumbawa- KSB, CDK Bima- Dompu dan CDK pulau Lombok menjadi UPTD-BLUD.

Selain mengemban tugas misi pelayanan juga mampu menghasilkan pendapatan, tentunya hal ini akan berdampak pada fiskal daerah. Harapannya dengan perubahan status tersebut pengelolaan dan pemanfaatan KK-TWP Gili Balu dan pengelolaan ruang perairan NTB akan lebih optimal. Proses ini ditargetkan akan selesai pada bulan September tahun 2022.

#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah