Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., memimpin Rapat Persiapan Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga (TPK) Nasional dalam rangka Membangun Sinergitas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Provinsi NTB. Kegiatan dihadiri perangkat daerah terkait lingkup Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di NTB, baik secara daring maupun luring. Bertempat di ruang rapat Geopark Bappeda Provinsi NTB, Kamis 28 April 2022.
Kepala Bappeda menyampaikan masalah stunting menjadi masalah serius dalam pembangunan SDM di NTB. Prevalensi stunting di NTB, meskipun terjadi penurunan dari 37,9 % (2019) menjadi 31,4 % (2021), namun angka ini masih termasuk jauh diatas angka nasional yang sebesar 24,4 %.
Dalam Percepatan Penanganan Stunting dibutuhkan regulasi melalui 3 kluster yaitu: 1. Kluster Managerial, seperti penunjukan teknis mekanisme dan tata kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting dan satuan tugas percepatan penurunan stunting; 2. Kluster Data Presisi, seperti mekanisme penentuan wilayah sasaran dan mekanisme penyediaan data sasaran percepatan penurunan stunting; 3. Kluster Oprasional, seperti mekanisme rantai pasok logistic percepatan penurunan stunting, mekanisme pendaftaran dan pendampingan calon pengantin, mekanisme keluarga beresiko stunting, serta pelayanan terpadu intervensi spesifik dan sensitive.
Harapannya kegiatan Apel Siaga yang diselenggarakan oleh BKKBN NTB dengan tema ‘Tim Pendamping Keluarga (TPK) Bergerak’ dapat meningkatkan pelaksanaan pendampingan bagi calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, dan baduta oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) sehingga dapat berdampak pada penurunan stunting di NTB. Tutup Doktor Iswandi.
#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
