Sulistio Hariningsih, S.Si., Staf Pelaksana atau Sub Koordinator bidang Perikanan dan Kelautan Bappeda NTB mengikuti FGD Pembahasan Roadmap dan Finalisasi Tahapan Visitor Management System di Aruna Senggigi Resort & Convention Lombok, Jumat 8 April 2022.
FGD dilaksanakan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan kawasan dan pengembangan ekowisata yang belum optimal. Menilik permasalahan di kawasan Gili Matra (Meno, Air, dan Trawangan), akan dibentuk suatu sistem yaitu Visitor Management System (VSM) yang terintegrasi dan terkoneksi dalam hal pengelolaan data, penataan dan penertiban Kawasan Gili Matra.
Disampaikan bahwa BKKPN Kupang, merupakan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional di bawah Kementerian Kelautan Perikanan yang melaksanakan pelaksanaan pemangkuan, pemanfaatan dan pengawasan kawasan. Bertujuan untuk mengelola sumberdaya ikan dan lingkungan yang mencakup kawasan konservasi nasional Indonesia Timur. Salah satu wilayahnya adalah perairan di NTB yaitu Kawasan Konservasi Gili Matra. Sejak Desember 2019 BKKPN telah menerapkan skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari pemanfaatan wisata bahari yang terdapat di TWP Gili Matra.
Disampaikan pula bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengelola kawasan Gili Matra dari dampak aktivitas pariwisata. Dimana sejak pandemi Covid 19, konservasi perairan dan biota laut mengalami kenaikan positif yang cukup signifikan. Sayangnya menurut Bupati Lombok Utara, situasi pandemi covid 19 mengakibatkan penurunan PAD KLU sebesar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa Gili Matra sangat berpengaruh terhadap fiskal daerah KLU. Selain itu para wisatawan yang berkunjung ke Gili Matra banyak melaui jalur ilegal dimana terdapat delapan puluh jalur tikus. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah dan berdampak terhadap ekosistem kawasan konservasi. Untuk itu diperlukan penataan kembali masuknya kapal ke Gili Matra dan segera menyelesaikan pondok Informasi yang rencananya akan dibagun di Teluk Nare serta penertiban terhadap kapal-kapal yang masuk dari Bali. Maka, perlu adanya kerjasama dari multipihak dalam menata kembali aktivitas pariwisata di Gili Matra, intinya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara Ekonomi dan Ekologi yang berkelanjutan.
Masyhudi, konsultan ahli menjelaskan bahwa VSM adalah aplikasi “One Get System” yang bertujuan mengkoneksikan dan mengintegrasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata di kawasan konservasi Gili Matra dalam satu sistem. Diharapkan dengan adanya aplikasi VSM, kapal yang akan menuju TWP Gili Matra masuk melalui jalur resmi yaitu Bangsal dan Teluk Nare. Penggunann VSM ini tentunya membutuhkan alat, aplikasi, infrastruktur dan SDM yang memadai. Ditargetkan pada bulan agustus dan september aplikasi akan siap yang kemudian difinalisasi dengan dilakukannya desiminasi dan sosialisasi.
Beberapa rencana tindak lanjut dari FGD ini, antara lain; 1)Dibutuhkan optimalisasi koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten Lombok Utara dan para multipihak. 2)Pembenahan, penataan dan optimalisasi pengelolaan dan penertiban retribusi TWP Gili Matra yang melibatkan banyak kewenangan. 3)Penguatan kembali regulasi/perda TWP Gili Matra. 4)Menetapkan Bangsal dan Teluk Nara sebagai jalur resmi menuju kawasan TWP Gili Matra. 5)Penetapan perda terkait pemanfaatan Teluk Nara sebagai jalur resmi kewenangan KLU. 6)Optimalisasi pengawasan perahu yang masuk melalui jalur tikus. 7)Optimalisasi penertiban jaur dan retribusi pemilik usaha hotel kawasan TWP Gili Matra. 8)Optimalisasi kawasan konservasi perairan TWP Gili Matra melalui kerjasama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, LSM, sektor usaha dan para multipihak.
Penulis: Sulistio Hariningsih, S.Si.
#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
