Didampingi Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kepala Bappeda Provinsi NTB mengikuti Rapat Penyusunan Laporan Usulan Dana Alokasi Khusus Tahun 2022 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB diikuti perwakilan Bappeda Kabupaten/Kota se-NTB dan Direktorat Regional II dan Direktorat Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas RI, Selasa, 31 Agustus 2021.
Kepala Bappeda Provinsi NTB menekankan komitmen pemerintah kabupaten/kota memenuhi target Standar Pelayanan Minimal/SPM untuk ditingkatkan, karena DAK dihajatkan untuk dapat memenuhi target kinerja SPM yang ditetapkan dalam target pembangunan nasional.
“Masing-masing Kabupaten/Kota harus mengevaluasi penerapan urusan wajib pemerintah yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal atau SPM dengan mempedomani peraturan menteri terkait seperti dibidang pendidikan, kesehatan, PUPR dan seterusnya’’ ungkapnya.
Pada kesempatan itu pula perwakilan Direktorat Regional II Bappenas memaparakan Arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang di RPJMN. Beliau menambahkan “terkait usulan-usulan DAK Provinsi NTB Tahun 2022 kami apresiasi, namun masih dibutuhkan koordinasi lebih lanjut”.
“Di NTB kita dorong Integrasi Pemabngunan mulai dari sektor pengembangan pariwisata, peternakan dan perkebunan, sebagai contoh yaitu Labangka Food Estate yang akan dibangun di Pulau Sumabawa akan menopang kebutuhan KEK Mandalika di Lombok”.
#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
