MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat transformasi tata kelola pemerintahan desa melalui pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmen tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka studi tiru pengembangan SID Provinsi NTB, Rabu (9/9/2026).
Kunjungan tersebut diterima oleh Sekretaris Bappeda NTB, Baiq Yunita Puji Widiani, ST., M.Si., bersama SKALA NTB serta Perangkat Desa, bertempat di Ruang Rapat Lakey Bappeda NTB. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Bappeda NTB memaparkan arah kebijakan penguatan SID di NTB, termasuk keterkaitannya dengan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025–2029 dan Program Unggulan Desa Berdaya.
Program Desa Berdaya sendiri diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan desa melalui dukungan bantuan teknis, pendampingan, bantuan keuangan dan bantuan sosial. Penguatan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari potensi sosial dan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, layanan dasar, ketahanan pangan hingga tata kelola pemerintahan desa. Pada tingkat desa, penguatan basis data diwujudkan melalui Penguatan Sistem Informasi Desa.
Dalam paparannya, Baiq Yunita menjelaskan bahwa SID tidak hanya berfungsi sebagai website desa, tetapi menjadi sumber data resmi desa yang dapat mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan, penyediaan informasi publik, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat. SID juga diarahkan agar dapat terintegrasi dengan berbagai aplikasi berbasis desa, seperti SIP Posyandu, NTB Satu Data, Sistem Informasi Kebencanaan, dan Program Desa Berdaya.
Penguatan SID di NTB dikembangkan dengan memilih OpenSID sebagai platform yang dikustomisasi menjadi SID NTB. Pendekatan ini kemudian diperkuat melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui skema pengabdian kepada masyarakat, termasuk KKN dan program pendampingan mahasiswa. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam membantu pemerintah desa mengembangkan dan memanfaatkan SID secara berkelanjutan.
Kolaborasi multipihak menjadi salah satu kekuatan utama dalam pengembangan SID NTB. Pemerintah provinsi berperan dalam koordinasi, regulasi, pembinaan serta pengembangan integrasi data; pemerintah kabupaten/kota mendukung penyediaan hosting, domain dan pembinaan desa; perguruan tinggi melalui dosen dan mahasiswa memberikan pendampingan teknis; sementara pemerintah desa menyiapkan operator, perangkat, data serta kelembagaan pendukung SID.
Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB melalui Diskominfo juga merencanakan pengembangan aplikasi SID yang dapat digunakan secara bebas oleh desa/kelurahan di NTB. Platform tersebut berbasis OpenSID dan akan diperkaya dengan modul serta layanan sesuai kebutuhan lokal, sekaligus diarahkan untuk mendukung Program Desa Berdaya dan terintegrasi dengan berbagai aplikasi pemerintah provinsi. Pengembangannya dirancang secara kolaboratif dan berkelanjutan.
Implementasi kolaborasi tersebut telah menunjukkan perkembangan. Berdasarkan evaluasi per 12 Agustus 2026, penguatan SID melalui kolaborasi dengan 8 perguruan tinggi telah menjangkau 208 desa/kelurahan dengan cakupan data penduduk sebanyak 496.994 jiwa. Program tersebut dilaksanakan melalui berbagai skema pengabdian mahasiswa, seperti KKN, KKP, PKL-PPL, hingga MBKM.
Respons pemerintah desa terhadap penguatan SID melalui OpenSID juga dinilai sangat positif. Desa melihat SID sebagai instrumen yang membantu pengelolaan data penduduk, penataan administrasi, serta peningkatan kecepatan dan transparansi pelayanan publik. Meski demikian, evaluasi juga menunjukkan bahwa pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tetap diperlukan agar implementasi SID dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Melalui studi tiru ini, pengalaman NTB dalam membangun ekosistem SID diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Provinsi NTT dalam memperkuat sistem informasi desa di wilayahnya. Lebih jauh, kolaborasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemerintah desa menunjukkan bahwa transformasi digital desa bukan sekadar menghadirkan aplikasi, tetapi membangun ekosistem data, kapasitas sumber daya manusia, serta tata kelola yang mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif.
Penguatan SID juga memberikan manfaat lintas pihak. Bagi Pemerintah Provinsi NTB, SID mendukung monitoring dan pengendalian Program Desa Berdaya secara transparan dan akuntabel serta memperkuat tata kelola data provinsi. Sementara bagi pemerintah desa, SID menyediakan dukungan teknis sekaligus instrumen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa.