Mataram (11/9/2026) - Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., memimpin Rapat Koordinasi Mitra Pembangunan untuk Desa Berdaya yang berlangsung di Ruang Rapat Geopark Bappeda NTB. Pertemuan yang dilaksanakan secara hybrid ini menjadi ruang untuk menyelaraskan program dan kegiatan mitra pembangunan dengan program unggulan Desa Berdaya sekaligus membahas konsep orkestrasi pembangunan di tingkat desa.

Rapat diikuti oleh Bappeda NTB bersama puluhan mitra pembangunan dan organisasi masyarakat (CSO/NGO) yang selama ini berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan di NTB. Agenda utama mencakup evaluasi sebaran lokasi dan program kerja mitra, pemetaan peran serta kendala di lapangan, pemerataan intervensi antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, serta penajaman kolaborasi dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem melalui skema Desa Berdaya.

Dalam arahannya, Baiq Nelly menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih terarah dan berbasis data. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan NTB dari 11,78 persen pada Maret 2025 menjadi 11,17 persen pada Maret 2026 perlu diikuti langkah yang lebih progresif dan terkoordinasi. Saat ini, sebanyak 65 desa telah menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp300 juta per desa, sementara bantuan modal usaha produktif bagi sekitar 5.100 keluarga miskin ekstrem direncanakan melalui APBD Perubahan.

Bappeda juga mendorong pemerataan kontribusi mitra pembangunan. Berdasarkan pemetaan, aktivitas mitra masih lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Lombok, sementara sebaran di Pulau Sumbawa relatif terbatas. Ke depan, Bappeda akan mendorong program mitra baru untuk berekspansi ke Pulau Sumbawa, terutama Dompu dan Bima, dengan fokus pada isu kelestarian hutan, lingkungan, maritim, perikanan, dan pemberdayaan ekonomi.

Dalam konteks tersebut, Bappeda NTB menegaskan perannya bukan sekadar sebagai penyusun atau “tukang jahit” dokumen, tetapi sebagai orkestrator pembangunan yang menyelaraskan berbagai program pemerintah dan mitra agar tidak berjalan secara parsial. Bappeda siap memfasilitasi forum koordinasi tematik berdasarkan kluster di tingkat desa, dengan penguatan integrasi data berbasis BPS, khususnya Desil 1, agar intervensi benar-benar menyasar masyarakat miskin ekstrem.

Sejumlah isu strategis turut dibahas dalam rapat, di antaranya dukungan bagi anak penyintas perkawinan anak untuk kembali bersekolah, penguatan kapasitas KPM Desa Berdaya, fasilitasi legalitas dan pemasaran produk UMKM, pengembangan potensi perikanan tuna skala kecil, serta integrasi data SIGA dan kelompok UPPKA dalam pemberdayaan ekonomi keluarga.

Sebagai tindak lanjut, seluruh mitra pembangunan akan melakukan pembaruan data program dan lokasi intervensi di tingkat desa, khususnya pada 40 Desa Berdaya yang menjadi fokus kemiskinan ekstrem. Selain itu, akan dilakukan sinkronisasi data UPPKA/SIGA, fasilitasi UMKM melalui UPT Perdagangan/Rumah Kemasan NTB, serta penguatan koordinasi untuk memperluas intervensi mitra pembangunan ke Pulau Sumbawa.

Melalui sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan, Desa Berdaya diharapkan tidak hanya menjadi program intervensi, tetapi menjadi wadah kolaborasi pembangunan yang mampu menghadirkan solusi nyata, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat desa di NTB.