Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkolaborasi bersama SKALA NTB terus memperkuat fondasi pembangunan desa melalui penguatan Sistem Informasi Desa (SID) yang terintegrasi dan berbasis data. Upaya tersebut ditegaskan Sekretaris Bappeda Provinsi NTB, Baiq Yunita Puji Widiani, ST., M.Si., saat menjadi narasumber pada Lokakarya Penguatan SID di lokasi Program Desa Berdaya. Dengan diikuti oleh perwakilan dari 61 desa lokasi program yang digelar di BPSDM Provinsi NTB, Kamis (8/12/2026).
Memberikan sambutan, Team Leader SKALA NTB Anja Kusuma menyampaikan bahwa penguatan Sistem Informasi Desa menjadi instrumen penting untuk mendorong tata kelola pembangunan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui SID, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai program, kegiatan, progres pembangunan, hingga sasaran penerima manfaat, khususnya kelompok masyarakat miskin dan rentan.
“Informasi desa yang terbuka memungkinkan semua pihak melihat apa yang sedang dan telah dilakukan di desa, termasuk dampaknya bagi masyarakat. Ini penting untuk memastikan pembangunan tepat sasaran,” ujar Anja.
Lebih lanjut, Anja menjelaskan bahwa pendekatan Program Desa Berdaya menekankan kolaborasi dan sinergi lintas sektor. Pemerintah provinsi berperan sebagai koordinator dengan mendorong kerja sama antara OPD, pemerintah desa, serta mitra lainnya, termasuk perguruan tinggi. Saat ini, Pemprov NTB didukung SKALA NTB telah menjalin kolaborasi dengan sembilan universitas, salah satunya melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, untuk mendukung penguatan kapasitas desa dalam penguatan sistem informasi desa secara berkelanjutan.
Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dan pendamping desa diharapkan mampu meningkatkan literasi digital, pengelolaan data desa, serta pemanfaatan informasi untuk mendukung perencanaan dan pembangunan ekonomi desa.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Bappeda NTB Baiq Yunita menyampaikan bahwa penguatan SID merupakan bagian penting dari implementasi RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025–2029, yang mengusung visi “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 7 Sapta Cita, 10 Program Unggulan, dan 95 Kegiatan Strategis sebagai arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.
“Desa menjadi titik awal pembangunan NTB. Karena itu, Program Desa Berdaya dirancang untuk memperkuat kemandirian desa melalui fondasi sosial dan ekonomi masyarakat yang kokoh, berbasis data yang akurat dan terintegrasi,” ujar Baiq Yunita.
Ia menjelaskan, Program Desa Berdaya dijalankan melalui tiga prioritas utama pembangunan daerah, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan melalui pengembangan ekosistem industri pertanian dan subsektornya, serta penguatan sektor pariwisata agar NTB mampu bersaing sebagai destinasi kelas dunia. Ketiga agenda besar tersebut dijalankan dengan dua pendekatan sekaligus, yakni menyelesaikan permasalahan desa dan mendorong potensi unggulan yang dimiliki masing-masing desa.
Dalam implementasinya, Desa Berdaya memiliki 20 tema tematik, mulai dari Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Mandiri Pangan, Desa Wisata Maju, Desa Tangguh Bencana, hingga Desa DIA Cantik (Data Terintegrasi, Akurat, dan Cinta Statistik). Menurut Baiq Yunita, Desa DIA Cantik menjadi salah satu tema kunci yang sangat bergantung pada penguatan SID.
“Desa DIA Cantik bertujuan membangun desa dengan data yang terintegrasi dan akurat, sekaligus menumbuhkan budaya cinta statistik. Program ini bersinergi dengan BPS dan memanfaatkan SID untuk menghasilkan data mikro desa hingga level rumah tangga,” jelasnya.
Untuk memastikan penguatan SID berjalan efektif dan merata, Pemerintah Provinsi NTB mendorong kolaborasi strategis dengan perguruan tinggi. Keterbatasan sumber daya pemerintah dalam melakukan pendampingan langsung ke seluruh desa menjadi alasan utama dibangunnya kolaborasi tersebut.
“Perguruan tinggi memiliki program pengabdian masyarakat seperti KKN, PKL, magang, dan program bina desa. Ini menjadi kekuatan besar untuk mendampingi desa dalam mengelola dan memanfaatkan SID secara optimal,” tambahnya.
Saat ini, Pemprov NTB telah bekerja sama dengan sembilan perguruan tinggi, di antaranya Universitas Mataram, UIN Mataram, Universitas Bumigora, Universitas Hamzanwadi, Universitas Nahdlatul Ulama NTB, Universitas Muhammadiyah Mataram, Universitas Teknologi Sumbawa, UNW Mataram, dan Universitas Nggusuwaru Bima. Melalui skema pengabdian tematik, 5–10 mahasiswa ditempatkan di setiap desa dengan pola desa binaan selama tiga tahun.
Peran mahasiswa tidak hanya sebatas pendampingan teknis, tetapi juga mencakup observasi kondisi SID, fasilitasi penyediaan dan pemutakhiran data, pendampingan layanan administrasi desa, hingga pengelolaan website desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program Desa Berdaya.
Baiq Yunita menegaskan bahwa kolaborasi penguatan SID melibatkan empat pilar utama, yakni Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Desa. Masing-masing pihak memiliki peran strategis, mulai dari penyediaan regulasi, anggaran, dan infrastruktur digital, hingga penyediaan SDM operator dan kelembagaan di tingkat desa.
“Penguatan SID bukan sekadar soal teknologi, tetapi tentang membangun tata kelola data desa yang kredibel. Dengan data yang akurat, kebijakan pembangunan dapat disusun lebih tepat sasaran, layanan publik menjadi lebih cepat dan transparan, serta Program Desa Berdaya dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Melalui penguatan SID yang terintegrasi dan kolaboratif, Pemerintah Provinsi NTB optimistis desa-desa di NTB mampu bertransformasi menjadi desa yang mandiri, adaptif, dan berbasis data, sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan daerah dari akar rumput.
