Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr. Ir. H. Iswansi., M,Si., memimpin Rapat Penajaman Rumusan peran Perangkat Daerah pada Target Sasaran Program Unggulan Desa Berdaya, Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas dan Kepala Badan lingkup Pemprov NTB, serta para perwakilan dari berbagai perangkat daerah. Bertempat di ruang rapat Geopark Bappeda NTB, Kamis 24 April 2025.
Doktor Iswandi menyampaikan pentingnya penguatan kerja kolaboratif dan lintas sektor sebagai fondasi utama dalam pembangunan daerah lima tahun ke depan.
“Forum ini adalah bagian dari proses penyusunan RPJMD dan penyiapan Rencana Strategis perangkat daerah. Kita ingin seluruh kegiatan terintegrasi dan berdampak langsung pada tiga agenda prioritas Gubernur NTB, yaitu penurunan angka kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan ekosistem industri agro-maritim dan pariwisata,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap perangkat daerah akan didampingi tim khusus yang bertanggung jawab untuk mendukung keberhasilan 10 program unggulan daerah. Inovasi di masing-masing OPD diarahkan untuk mempercepat pencapaian kinerja program-program tersebut.
Dalam forum ini, turut dipaparkan tantangan yang dihadapi, seperti kemiskinan, stunting, keterbatasan kapasitas desa, hingga isu lingkungan dan bonus demografi. Namun di sisi lain, NTB juga memiliki peluang besar berupa potensi sumber daya alam, dukungan dana desa, digitalisasi, peran generasi muda, dan kekuatan sosial masyarakat.
Kepala Dinas PMPD Dukcapil NTB, Lalu Ahmad Nur Aulia, S.STP, menambahkan bahwa target capaian 100% Desa Berdaya dalam lima tahun ke depan membutuhkan sinergi lintas sektor. Ia menyoroti perubahan indikator penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) pada 2025 yang akan lebih kompleks, mencakup aspek sosial ekonomi, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan.
“Indeks ini kini menjadi acuan banyak kementerian, bukan hanya Kemendes, tapi juga Bappenas, Kemendagri, hingga Kemenko PMK. Ini adalah peluang besar karena di tingkat desa sudah ada intervensi nyata melalui dana desa yang mencapai triliunan rupiah,” jelasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala DPMPTSP NTB, Hj. Eva Dewiyani, S.P., turut memberikan masukan terkait pentingnya edukasi investasi bagi masyarakat desa. Ia mengusulkan agar desa juga menjadi pusat pembelajaran dan pemahaman soal perizinan dan pengembangan usaha.
“Desa harus bisa belajar tentang investasi, membentuk koperasi, dan mengelola UMKM. Banyak masyarakat belum memahami proses perizinan secara menyeluruh. Ini harus menjadi bagian dari program edukasi desa,” sarannya.
Forum lintas sektor ini dijadwalkan berlangsung dalam 9 sesi lanjutan dengan melibatkan berbagai perangkat daerah. Diharapkan, seluruh masukan dan sinergi dari forum ini menjadi pijakan penting dalam penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra yang lebih berdampak dan inklusif.
