KELEMBAGAAN TECHNOPARK BANYUMULEK MENJADI SALAH SATU TOPIK SEMINAR AKHIR KAJIAN LITBANG

Mataram –  Senin 9 Juli 2018, Bidang Litbang Bappeda kembali mengadakan seminar akhir kajian yang kali ini mengangkat tiga judul salah satu diantaranya adalah “Kajian Kelembagaan  Kawasan Technopark Agroeduwisata Banyumulek NTB”. Judul kajian ini menjadi seksi karena permasalahan pengembangan Technopark Banyumulek menjadi salah satu tema dalam debat pilgub NTB yang belum lama ini diadakan berkaitan dengan pemilukada serentak tahun 2018.

Sementara itu, dua judul lainnya yang menjadi bahan materi seminar adalah, “Kajian Pemberdayaan Ekonomi Lokal Kawasan Lingkar Rinjani” dan “Kajian Geo Homestay Geopark Tambora.” Seminar yang dibuka dan dimoderatori oleh Kasubid Ekonomi Wilayah Litbang Bappeda NTB, Saharudin, S.Sos, MH. ini dihadiri oleh para pemateri, para staf lingkup Bappeda dan para stakeholder dari berbagai elemen, instansi dan OPD terkait yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Judul pertama yang diseminarkan tentang “Kajian Kelembagaan  Kawasan Technopark Agroeduwisata Banyumulek NTB” dibawakan oleh Dr. Muhamad Ali yang merupakan Peneliti dari Universitas Mataram yang juga merupakan salah satu personil Dewan Riset Daerah Provinsi NTB. Dalam Penelitiannya yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, Muhamad Ali mengajukan tiga  rekomendasi utama desain Kelembagaan yang dapat diterapkan pada Technopark Banyumulek. Desain kelembagaan pertama berupa Satuan Pelaksana (Satlak) atau Lembaga Koordinatif Lintas SKPD yang terdiri dari berbagai instansi yang ada di dalam Technopark dengan Leading Sector instansi yang memiliki peran paling dominan.

Rekomendasi Desain Kelembagaan kedua berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa dengan orientasi bukan untuk mencari keuntungan semata. Dimana dalam prosesnya lebih menekankan pelayanan sosial meskipun tetap memperhitungkan faktor-faktor ekonomi untuk menjamin keberlanjutan didasarkan dengan prinsip efisiensi dan produktivitas.

Desain Kelembagaan ketiga yang menjadi rekomendasi adalah berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru ataupun berdiri dibawah PT. GNE sebagai anak perusahaannya. Pembentukan BUMD dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan faktor infrastruktur yang memadai dan dikelola secara profesional dengan orientasi mendapatkan keuntungan (profit oriented) agar dapat menjadi badan yang mandiri secara finansial.

Judul Kedua yang diseminarkan adalah “Kajian Pemberdayaan Ekonomi Lokal Kawasan Lingkar Rinjani”. Tim Peneliti berasal dari Universitas Muhammadiyah Mataram, yang diwakili oleh Ima Rahmawati S, M.MT. Dalam hasil penelitiannya tim peneliti menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi lokal kawasan lingkar rinjani dapat dilakukan dengan beberapa arahan. Pada kluster geohomestay yang berbasis kearifan lokal, upaya yang dapat dilakukan antara lain, Memperkuat kapasitas masyarakat terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap pengembangan geopark, peningkatan ketrampilan dan pengenalan konsep pengembangan industry pariwisata yang ramah lingkungan dalam mendukung kegiatan geohomestay, dan peningkatan kualitas fasilitas serta pelayanan.

Kemudian pada kluster Geokuliner yang bersumber dari pengolahan hasil pertanian masyarakat lokal, upaya yang dapat dilakukan antara lain, kerjasama antara stakeholder dengan pelaku usaha, memberikan pelatihan-pelatihan ketrampilan  pengolahan berbagai produk komoditas, dan memberikan akses tambahan modal serta peralatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Pada kluster Geosuvenir berbasis kerajinan tangan dan produk tenun, arahan yang dapat dilakukan adalah peningkatan jaringan pemasaran untuk menangkap potensi pasar yang lebih besar. Terakhir, pada kluster Geo paket wisata berbasis wisata alam dan wisata buatan, arahan  pemberdayaan yang dapat dilakukan yaitu, pendampingan insentif kepada pelaku wisata, peningkatan sarana dan prasarana wisata seperti penerangan, air bersih, jalan, listrik, dan lahan parkir.

Judul ketiga yang menjadi topik pada seminar akhir ini “Kajian Geo Homestay Geopark Tambora dibawakan oleh tim peneliti dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima. Hasil penelitian yang dipaparkan oleh Zulharman, S.Hut, M.Ling berusaha menampilkan beberapa kesimpulan, diantaranya kawasan geopark tambora yang terdiri dari 10 geosite utama sehingga potensi keberagaman wisata ini harus dapat diformulasikan untuk pengembangan homestay dengan tema yang sesuai dengan masing-masing geosite. Selain itu, unsur kearifan lokal masyarakat juga harus tetap dipertahankan dalam perancangan kawasan geohomestay agar dapat dikonversi menjadi nilai tambah pariwisata.

Mengacu pada kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitiannnya, tim peniliti dari STKIP Taman Siswa Bima ini merekomendasikan beberapa hal terkait pengembangan geohomestay di kawasan Geopark Tambora. Diantaranya, diperlukan desain tapak wisata pada geopark tambora agara dapat diketahui secara riil lokasi wisata sehingga letak geohomestay menjadi tepat. Kemudian, diperlukan permberdayaan terhadap masyarakat mengenai pengelolaan homestay agar pelayanan yang disajikan dapat memenuhi standar yang diinginkan oleh para wisatawan.

Beberapa masukan dari audiens terhadap ketiga hasil kajian yang telah diteliti oleh masing-masing tim, diantaranya berasal dari mantan Asisten III Setda Prov NTB yang sekarang menjadi Widyaiswara, Drs Bacharudin, M.Pd. Menurutnya, Kawasan Lingkar Rinjani khususnya Sembalun, awalnya oleh Pemerintah Provinsi diharapkan mampu menjadi sentra pemenuhan produk pertanian dan perkebunan untuk industri pariwisata di NTB. Tapi pada kenyataannya hal ini masih jauh dari yang diharapkan. Untuk itu, harapannya penelitian tentang potensi ekonomi kawasan Lingkar Rinjani perlu memperhatikan pengembangan potensi kedua komoditas tersebut.

Kemudian terkait dengan Geo Homestay Geopark Tambora, Bacharudin mengungkapkan perlunya rekomendasi untuk mendorong Pemda mengeluarkan Perda dalam rangka membatasi pengembangan penginapan yang dilakukan oleh pemilik modal dari Jakarta agar pemilik homestay lokal tidak terpinggirkan yang nantinya akan menimbulkan masalah sosial baru. Sedangkan, mengenai tema kajian Kelembagaan Technopark Agroeduwisata Banyumulek, Bacharudin mendukung jika lembaga yang akan dibentuk bersifat otonom dan secara hirarki berada langsung dibawah gubernur.

Masukan lainnya, datang dari Drs. Gusti Lanang Rakayoga yang juga merupakan Widyaiswara BPSDM Provinsi NTB. Gusti Lanang mengharapkan agar berbagai penelitian yang dilakukan oleh Bappeda dan tim peneliti dapat dijadikan bahan atau materi dalam diklat para pejabat eselon II dan III sebagai basis data dalam simulasi pengembilan kebijakan yang dapat diterapkan oleh widyaiswara di dalam proses Diklat dan mendorong pengadopsian basis data tersebut dalam proses pengambilan kebijakan yang akan dilakukan oleh para pejabat eselon II dan III.

Menanggapi masukan dari beberapa audiens tersebut, para peneliti menyampaikan bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut yang lebih fokus dan mendalam, namun beberapa konten yang dapat disertakan dalam penelitian kali akan dipertimbangkan untuk masuk dalam revisi akhir yang akan dilakukan pada tahap akhir proses penelitian. Menutup seminar kajian, Kepala Sub Bidang Ekonomi Wilayah Litbang Bapeeda, Saharudin, S.Sos, M.H menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para tamu undangan yang telah meluangkan tenaga dan waktu untuk dapat hadir dalam seminar kali ini, dan semoga kontribusi para audiens dapat memberikan manfaat dalam mendukung proses pembangunan melalui kajian-kajian yang diseminarkan oleh Bidang Litbang Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat.