Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., memimpin kegiatan Diskusi Data Potensi Desa Provinsi NTB, dengan tema “Pemanfaatan Data Potensi Desa untuk Lokus Pembangunan Desa Berdaya di Provinsi NTB”. Kegiatan ini dihadiri Kepala DPMPDes NTB, Tim Transisi Gubernur NTB, serta Perangkat Daerah terkait lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Bertempat di ruang Rapat Lakey Bappeda NTB, Selasa 25 Februari 2025.
Kepala Bappeda menyampaikan program desa berdaya ini selaras dengan program Astacita presiden yaitu membangun dari desa termasuk dalam penanggulangan kemiskinan. Program Desa Berdaya ini akan difokuskan ke desa untuk mengatasi masalah kemiskinan, stunting dan mengembangkan potensi-potensi desa, karena berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin di desa lebih besar dibanding kota. Sehingga diharapkan kemiskinan dalam 20 tahun kedepan dapat Nol.
Saat ini pelaksanaan program menggunakan acuan data PODES dan IDM, berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2024 terdapat 47 desa maju berubah menjadi desa mandiri
“Melalui indikator kinerja IDM kami berupaya meningkatkan jumlah desa status menjadi desa mandiri, dengan memperkuat kelembagaan dengan bantuan sebanyak 468 pendamping desa se-NTB”, ujar Doktor Iswandi.
Sebelumnya sudah ada beberapa program berbasis desa di NTB tapi kelemahannya tidak terintegrasi, sehingga program Desa Berdaya ini harus terintegarsi dengan melibatkan semua perangkat daerah, yang memerlukan orkestarsi dan leadership yang kuat. Termasuk dengan kab/kota dengan membuat MOU dengan Bupati/Walikota sebagai komitmen bersama dan untuk evalausi pelakasaan desa berdaya ini
Pada kesempatan yang sama Lalu Ahmad Nur Aulia, S.STP, selaku Kepala Dinas PMPD Dukcapil NTB menyampaikan pada Tahun 2025 indeks desa berbasis data podes dan IDM akan disatukan menjadi Indeks Desa. Yang terdiri dari 5 status desa yaitu status sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri, serta memiliki 6 dimensi pendukung yaitu aksebilitas, layanan dasar, ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata Kelola pemerintahan desa.
“Diperlukan peningkatan Koordinasi lintas Stakeholder dan masukan dari BPS untuk menyatukan persepsi dalam mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berpihak kepada desa. Juga Pemerintah Pusat, Daerah dan Desa harus lebih fokus menjadikan Indeks Desa sebagai alat kontrol dan penunjuk arah prioritas pembangunan di Desa”, ujarnya
Hertina Yustina, S.ST,.MM., Fungsional Statistisi Ahli Muda BPS NTB menambahkan BPS saat ini bekerjasama dengan Kemensos, melibatkan Tenaga Pendamping PKH dalam proses sensus untuk digunakan sebagai data dasar sasaran bantuan di Triwulan kedua tahun ini sesuai permintaan Presiden.
Data Podes saat ini diperoleh dari aparat desa/kelurahan, aparat kecamatan, unit pelaksana teknis tingkat kecamatan, dan perangkat daerah untuk tingkat kab/kota. Data Podes dapat mendukung program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam program desa berdaya yaitu Memastikan potensi sosial ekonomi desa terkelola dengan baik, modal sosial terjaga, ketahanan pangan terjamin dan jumlah orang miskin berkurang signifikan.
Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan merupakan potensi terbesar NTB dan salah satu penyumbang utama PDRB. Potensi pertanian ini juga di dukung dengan tingginya jumlah penduduk yang bekerja di sektor tersebut. Sehingga pemerintah daerah dapat memberi dukungan pada sektor ini untuk mendukung program swasembada pangan.
