Kamis, 8 April 2021, kantor Bappeda Provinsi NTB mengadakan kegiatan rapat Musrenbang Provinsi NTB Tahun 2021 Sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (KRPD) Tahun 2022. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari sampai tanggal 9 April 2021 bertempat di Hotel Kila Senggigi.
Musrenbang merupakan forum klarifikasi, penyelarasan, dan kesepakatan para perangkat kepentingan pembangunan (stakeholders) terhadap ususlan rencana kerja pada Perangkat Daerah Propinsi NTB. Usulan rencana kerja tersebut merupakan elaborasi dari perencanaan teknokratis yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, hasil penelaahan terhadap ususlan masyarakat dan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta hasil reses Anggota DPRD yang telah diparipurnakan.
Musrenbang propinsi NTB Tahun 2021 bertujuan untuk memusyawarahkan rencana program, kegiatan dan subkegiatan penbangunan antar pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mencapai mufakat dalam rangka menyususn RKPD Propinsi NTB Tahun 2022.
Tema Pembangunan untuk RKPD Propinsi NTB Tahun 2022 adalah “Reformasi Ekonomi dengan Dukungan SDM yang Unggul”. Reformasi Ekonomi dilakukan melalui diversifikasi ekonomi baik secara horizontal (dikenal dengan “usaha terpadu”) maupun secara vertikal (dikenal dengan “industri pengolahan”). SDM yang unggul dilakukan melalui penanganan pengelolaan pendidikan dan kesehatan SDM, terutama akibat pandemic Covid-19.
Adapun yang menjadi narasumber Musrenbang tahun 2021 adalah Menteri PPN/ kepala Bappenas, menteri dalam negeri yang diwakili oleh Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Menteri Keuangan, Gubernur Propinsi NTB, Anggota DPR-RI (H.Suryadi Jaya Purnama,S.T), Ketua DPRD Propinsi NTB, dan Kepala Bappeda NTB. Sedangkan peserta Musrenbang diikuti oleh Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Propinsi NTB, Pimpinan DPRD Propinsi NTB, Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Propinsi NTB Pimpinan Instansi Vertikal di Propinsi NTB, Dewan Riset Daerah (DRD) Propinsi NTB
Peserta musrenbang propinsi NTB secara offline secar tatap muka langsung berasal dari keterwakilan unsur-unsur sebagai berikut : Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Propinsi NTB, Pimpinan DPRD Propinsi NTB, Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Propinsi NTB Pimpinan Instansi Vertikal di Propinsi NTB, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi/Akademisi, Wartawan/Pers, Mitra Pembangunan, Organisasi?Kelompok Masyarakat, LSM, Tokoh Agama,Tokoh Pemuda Dan Tokoh Perempuan .
Sedangkan peserta Musrenbang secara Daring berasal dari keterwakilan unsur-unsur : Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, DPR-RI, DPD-RI, Bupati/walikota se-Propinsi NTB, Kepala Bappeda se-kabupaten/Kota se-Propinsi NTB dan Kepala Perangkat Daerah terkait Kabupaten/Kota se-Propinsi NTB.
Dalam laporan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Amry Rahman, M.Si. selaku ketua penyelenggara kegiatan menyatakan latar belakang diselenggarakannya Musrenbang Provinsi NTB Tahun 2021 ini adalah merupakan amanah dari berbagai regulasi pembangunan yang bertujuan untuk memusyawarahkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan atar pemangku kepentingan agar mencapai mufakat dalam rangka menyususn RKPD Provinsi NTB Tahun 2022.
“Musrenbang ini bertujuan untuk kita sama-sama bermusyawarah, berdiskusi tentang rancangan program, kegiatan sampai sub kegiatan yang akan dikerjakan di tahun 2022, sebagai bahan untuk mengoptimalkan RKPD Provinsi NTB tahun 2022.” ungkap Kepala Bappeda Provinsi NTB
Sembilan prioritas pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
- Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
- Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dan pengembangan ekonomi
- Reformasi Birokrasi dan tranformasi pelayanan publik
- Meningkatkan kualitas kesehatan SDM
- Meningkatkan kualitas pendidikan SDM
- Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan
- Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi
- Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19
- dan Industrialisasi produk unggulan.
Adapun teknis sidang kelompok /desk peserta musrenbang dibagi kedalam 3 kelompok/desk berdasakan kelompok program unggulan prioritas (PUP), koordinasi system dan bidang koordinasi Bappeda, baik untuk pemerintah propinsi NTB maupun pemerintah kabupaten/kota. Pelaksana siding kelompok/desk dipimpin oleh koordinator, wakil koordinator, dan sekretaris dan peserta siding kelom[pok/desk berasal dari Perangkat Daerah terkait baik Pemerintah Propinsi NTB maupun Kabupaten/Kota.
Pemerintah Daerah Propinsi NTB telah menetapkan 17 program unggulan prioritas untuk Tahun 2022. Dari 65 program unggulan Tahun 2019 – 2023, sebanyak 17 program unggulan yang menjadi skala prioritas akan dilaksanakan pada Tahun 2022 mendatang dengan melihat kemampuan keuangan daerah.
Sebanyak 17 program unggulan priotitas Pemerintah Daerah Propinsi NTB Tahun 2022, antara lain: Desa Tangguh Bencana (Destana), Air Bersih/ Air Minum untuk Semua, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kemudian, Revitalisasi Posyandu, PAUD Holistik Integratif, Zero Waste/ Pengolahan Sampah/Bank Sampah. Pertanian Lestari/Modern/Integrated Farming System (Food Estate), BUMDes Maju/Maha Desa, Melawan Kemiskinan dari Desa/Penanggulangan Kemiskinan dan Penataan 99 Desa Wisata. Selain itu, Industri Peralatan dan Permesinan, Industri Sepeda dan Motor Listrik, Industri Pangan, Hortikultura dan Perke bunan, Industri Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu (HHK dan HHBK), Industri Peternakan/Pakan Ternak, Industri Perikanan/Tepung Ikan, UMKM/IKM Bersaing; dan Desa Bersinar.
#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
