Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., memimpin Rapat Rencana Target Kinerja Indikator Makro Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2029. Bertempat di Ruang Rapat Geopark Bappeda NTB, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BPS NTB, Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB, dan Kanwil DJPb Provinsi NTB (28/2).
Membuka kegiatan, Doktor Iswandi sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari proses penyusunan dokumen RPJMD NTB Provinsi NTB Tahun 2025-2029. Akan menjadi arah pembangunan NTB lima tahun ke depan, target indikator makro RPJMD bersifat imperatif mengacu pada RPJMN yang telah ditetapkan melalui Perpres No.12 Tahun 2025.
Terdiri dari; laju pertumbuhan ekonomi, PDRB, Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Indeks Modal Manusia, Gas Rumah Kaca, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Khususnyata terkait rata-rata laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Pemerintah menargetkan NTB mencapai laju hingga 8,4 tahun 2029. Lebih tinggi dari Bali, hal ini karena Pemerintah menganggap NTB memiliki potensi lebih, tidak hanya pariwisata namun juga tambang.
“Sayangnya baseline data memperlihatkan LPE NTB belum pernah mencapai 9. Paling tinggi pernah 6,95 dengan tambang, dan 5 tanpa tambang, ini yang perlu kita diskusikan” ujarnya.
Selanjutnya Kepala Bappeda NTB menjelaskan mengenai gambaran kinerja pembangunan. Salah satunya mengenai kapasitas fiskal NTB. Masih dalam kategori rendah di tahun 2024, artinya NTB masih memiliki ketergantungan yang basar pada dana transfer dari pusat.
“Di tahun 2024 baru kota mataram dan KSB saja yang PAD nya lebih tinggi daripada transferannya. Nah bagaimana cara mengatasi ini? Sehingga pada hari ini kami mohon masukan dan pandangan”, imbuhnya.
Menambahkan, Wahyudin, MM, Kepala BPS NTB sampaikan bahwa menurutnya target LPE yang ditetapkan untuk NTB masih cukup tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan kerja keras, terutama pada usaha hilirisasi. Bagaimana memastikan produk pertanian, perikanan dan kehutanan di NTB dapat memenuhi standar pasar/industri.
Selanjutnya narasumber dari BI NTB sampaikan rekomendasi untuk mendukung pembangunan jangka menengah NTB. Peningkatan produktivitas sektor pertanian. Hal ini karena pertanian adalah jenis usaha yang sifatnya lebih inklusif. Hal ini dapat dicapai dengan mendorong perluasan teknologi dan bibit unggul, serta penguatan kelembagaan dan sdm.
“Selanjutnya Pemerintah juga perlu menyiapkan business matching yang mampu menyerap hilirisasi produk pertanian tersebut dan tentunya mendorong pertumbuhan Pariwisata”. Pungkasnya.
Berlangsung intens, Prayitno Basuki, akademisi Universitas Mataram sampaikan bahwa pengalamannya selama 26 tahun mendampingi Pemda NTB menyusun arah kebijakan. Menurutnya apa-apa yang dibahas hari ini membutuhkan forum lanjutan.
“Kita akan lanjutkan dengan forum masing-masing serial, sosial budaya, infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan” ujar Kepala Bappeda NTB meresponnya.
