Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., memimpin kegiatan Forum Lintas Sektor dalam rangka menyusun dan memperkuat pelaksanaan Program Unggulan “NTB Inklusif” sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja tahunan (RKPD). Acara ini dihadiri Kepala Dinas Sosial NTB, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Bertempat di ruang Rapat Geopark Bappeda NTB.
Doktor Iswandi menegaskan program NTB Inklusif sebagai “game changer”, yakni program lintas sektor yang diharapkan mampu mendorong percepatan pencapaian tiga agenda besar Gubernur NTB, yaitu penurunan kemiskinan ekstrem, kemandirian pangan, dan pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat.
Kepala Bappeda NTB menekankan bahwa program ini bukan hanya rutinitas, tetapi sebuah lompatan besar yang melibatkan seluruh OPD dan sektor, termasuk masyarakat sipil dan swasta. Ia menyebutkan bahwa Dinas Sosial memiliki peran sentral sebagai “komandan lapangan” dalam upaya penurunan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Program “NTB Inklusif” bertujuan membangun sistem perlindungan sosial adaptif dan merata. Hal ini mencakup perhatian terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia. Masalah ketimpangan gender, kekerasan terhadap anak, pernikahan dini, hingga akses penyandang disabilitas menjadi fokus utama dalam diskusi tersebut.
Ditekankan pula prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) sebagai pendekatan utama dalam pelaksanaan program. Prinsip ini harus diterapkan secara menyeluruh dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan dan monitoring evaluasi.
Meskipun sudah ada beberapa kemajuan, NTB masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingginya angka perkawinan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta minimnya akses penyandang disabilitas terhadap fasilitas umum.
Program ini juga didukung oleh mitra internasional, seperti pemerintah Australia, yang telah berkontribusi dalam penyusunan rencana aksi disabilitas.
Menutup sambutan Doktor Iswandi berharap seluruh peserta forum agar untuk terus mengedepankan pendekatan inklusif dan bersinergi lintas sektor, agar “NTB Inklusif” benar-benar menjadi rumah bersama bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial NTB, Dra. Nunung Triningsih menegaskan pentingnya pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi untuk memastikan tidak ada satupun kelompok masyarakat yang tertinggal. Program NTB Inklusif bukan sekadar agenda rutin, tetapi game changer yang menjadi jawaban atas ketimpangan sosial yang selama ini masih terjadi akibat kerja sektoral yang terpisah-pisah.
“NTB Inklusif adalah rumah besar kita semua. Rumah yang ramah bagi siapa pun, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpendapatan rendah,” tegasnya.
Salah satu tantangan terbesar, menurut forum ini, adalah lemahnya monitoring dan evaluasi serta minimnya keterlibatan Kabupaten/Kota dalam implementasi RAD. Oleh karena itu, forum sepakat untuk memperkuat sinergi lintas level pemerintahan dan memastikan setiap proses kebijakan didasarkan pada data dan profil layanan yang tepat sasaran.
Forum ditutup dengan seruan bersama agar semua pihak mengawal dengan serius agenda MPB Inklusif sebagai bentuk nyata dari komitmen NTB menjadi provinsi yang ramah, setara, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh warganya.
