Jakarta — Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tahun 2025 pada Rabu (28/1) bertempat di Ruang Rapat Graha Satwika, Kantor Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, Jakarta Pusat. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja KEK sekaligus merumuskan arah kebijakan dan target pengembangan KEK Tahun 2026.
Rapat Kerja Nasional KEK dihadiri oleh Tim Pelaksana dan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, Dewan Kawasan KEK Provinsi, Administrator KEK, serta Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat turut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan peran daerah dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus.
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja KEK Tahun 2025, mengidentifikasi permasalahan strategis dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan, menetapkan target dan rencana kerja Tahun 2026, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha pengelola KEK.
Agenda rapat difokuskan pada evaluasi kinerja masing-masing KEK sepanjang Tahun 2025 dan pembahasan rencana pengembangan Tahun 2026. Pembahasan dilakukan terhadap sejumlah KEK, yakni KEK Gresik, KEK Singhasari, KEK Kendal, KEK Industropolis Batang, KEK Sanur, KEK Kura Kura Bali, KEK Lido, dan KEK Mandalika. Setiap KEK memaparkan realisasi investasi, serapan tenaga kerja, perkembangan pembangunan kawasan, serta tantangan yang dihadapi, yang kemudian ditanggapi oleh Dewan Nasional KEK dan para pemangku kepentingan.
Hasil rapat menunjukkan bahwa KEK secara umum telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja nasional. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya pada aspek infrastruktur, perizinan, dan kesiapan kawasan. Rapat juga menekankan pentingnya penguatan peran Dewan Kawasan dan Administrator KEK dalam koordinasi lintas instansi, serta mendorong BUPP untuk menyusun rencana kerja Tahun 2026 yang lebih terukur dan berorientasi hasil.
Rapat Kerja Nasional KEK Tahun 2025 menghasilkan kesepakatan awal mengenai arah kebijakan dan target pengembangan KEK Tahun 2026 yang difokuskan pada peningkatan investasi, optimalisasi pemanfaatan lahan, serta keberlanjutan pengelolaan kawasan. Dewan Nasional KEK akan menindaklanjuti hasil rapat melalui penyusunan rekomendasi kebijakan dan pemantauan berkala terhadap implementasi rencana kerja masing-masing KEK, guna memperkuat sinergi dan meningkatkan kinerja KEK sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
