Gubernur NTB Tekankan Kolaborasi dan Orkestrasi Pembangunan melalui Program Desa Berdaya

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, menghadiri Rapat Koordinasi Bersama Mitra Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB yang diselenggarakan di Hotel Lombok Raya, Jumat (23/1/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bappeda NTB, Kepala DPMPD NTB, Kepala BPS NTB, Tim Ahli Gubernur, serta Mitra Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB.

Dalam sambutannya, Miq Iqbal menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra pembangunan yang telah berkontribusi dalam penguatan Program Desa Berdaya. Ia menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang berbagi gagasan dan penyelarasan visi untuk membangun NTB secara kolaboratif, bukan sekadar forum pengarahan.

Miq Iqbal menjelaskan bahwa visi pembangunan NTB lima tahun ke depan bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu pengentasan kemiskinan—khususnya kemiskinan ekstrem—penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata. Pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas utama, sementara ketahanan pangan dan pariwisata diposisikan sebagai instrumen strategis untuk keluar dari kemiskinan.

Saat ini, tercatat sebanyak 106 desa di NTB masuk dalam kategori desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Menurut Gubernur, kemiskinan ekstrem merupakan persoalan mendasar yang harus diselesaikan terlebih dahulu karena menjadi akar dari berbagai persoalan sosial lainnya, seperti masalah kesehatan, kerentanan sosial, dan rendahnya kualitas hidup masyarakat.

Gagasan Program Desa Berdaya lahir dari refleksi panjang atas banyaknya program bantuan dan intervensi yang telah masuk ke NTB selama puluhan tahun, namun belum terorkestrasi secara optimal. Persoalan utama, menurutnya, bukan terletak pada ketiadaan sumber daya atau aktor pembangunan, melainkan lemahnya kolaborasi dan keberlanjutan program.

Melalui Program Desa Berdaya, Pemerintah Provinsi NTB mengambil peran sebagai orkestrator pembangunan. Program ini dirancang sebagai wadah kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa, NGO, sektor swasta melalui CSR, filantropi, perguruan tinggi, hingga individu yang memiliki kepedulian sosial. Pendekatan dimulai dari verifikasi dan validasi data berbasis Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan dukungan BPS, dilanjutkan dengan pemetaan persoalan dan potensi lokal desa.

Program Desa Berdaya terbagi menjadi dua pendekatan, yakni Desa Berdaya Transformatif dan Desa Berdaya Tematik. Desa Berdaya Transformatif difokuskan pada 106 desa miskin ekstrem, dengan sasaran 16.876 rumah tangga atau 44.013 jiwa. Pada tahap awal tahun 2026, Pemerintah Provinsi NTB akan mengintervensi 40 desa miskin ekstrem yang terdiri dari desa usulan kabupaten/kota serta desa berbasis klaster pesisir, urban, dan lingkar hutan, dengan pendekatan graduasi melalui pendampingan intensif selama 2–3 tahun.

Sementara itu, Desa Berdaya Tematik menyasar 1.166 desa dan kelurahan dengan fokus pada pengembangan potensi unggulan wilayah, seperti pertanian, peternakan, pariwisata, dan energi terbarukan. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi desa sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan absolut secara berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama, sejalan dengan visi pembangunan NTB 2025–2029, “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia.”

Ia menyampaikan bahwa dalam RPJMD Provinsi NTB terdapat 7 Sapta Cita, 10 program unggulan, dan 95 kegiatan strategis perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan program para mitra pembangunan. Saat ini tercatat sekitar 160 mitra pembangunan aktif di NTB yang memiliki peluang besar untuk berkontribusi melalui dukungan teknis, pendanaan, maupun penguatan kapasitas masyarakat desa.

Menutup kegiatan, Gubernur NTB mengajak seluruh mitra pembangunan untuk terlibat aktif dan berkolaborasi secara berkelanjutan. Dengan orkestrasi yang kuat dan sinergi yang harmonis, Program Desa Berdaya diharapkan menjadi langkah nyata dan berkelanjutan dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB.