Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si menjadi narasumber dalam Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Sekda). Dimoderatori oleh Bapak Mansur Afifi Dewan Riset Daerah NTB sekaligus akademisi Universitas Mataram, kegiatan ini bertempat di Ruang Rapat Sangkareang Kantor Gubernur NTB. Dibuka oleh Sekretaris Daerah Lalu Gita Ariadi M, SI, forum ini dihadiri oleh seluruh biro dan stakeholder terkait.
“Tidak hanya membahas RPD, hari ini kita juga akan Bahasa renstra” ujar Mansur Afifi. Menurutnya Renstra Sekda ini sangat penting, karena Sekda adalah dapur dari seluruh OPD. “Jangan sampai apa yang dibuat sekda bertentangan dengan renstra disetiap OPD” imbuhnya.
Mendukung moderator, Kepala Bappeda sampaikan dalam paparannya bahwa FPD Sekda ini dilaksanakan di akhir, harapannya agar apa yang akan dikerjakan OPD sebagai pelaksana sektoral berkaitan dengan fokus-fokus kebijakan yang ditetapkan Sekda. Oleh karena itu dalam paparan nanti, akan ditampilkan secara sekilas, isu-isu yang berkembang di berbagai sektor yang perlu jadi perhatian biro-biro dan para asisten.
Menurutnya FPD itu mempertemukan multipihak. “Agar kita bekerja berdasarkan apa yang harus kita selesaikan, dan dapatkan dukungan dari berbagai multipihak yang ada” tambahnya. Terkait penetapan, pada tanggal 31 maret RPD ditetapkan, semunggu setelahnya, renstra juga sudah ditetapkan, paling lambat 7 april.
“Kami dari Bappeda akan benar-benar mengawal penyusunan indikator berdasarkan data” tambahnya. Oleh karena itu saat ini Bappeda NTB telah siapkan satu tim data. Baik data spasial dan data numerik. Hal ini merujuk bapak presiden, sekecil apapun gunakan data dalam mengambil kebijakan.
Terkait pembangunan daerah, berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat lima tujuan pembangunan daerah. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. “Kelima hal ini perlu dimasukkan dalam RPD maupun renstra” ujarnya.
Khususnya terkait peran Sembilan biro di dalam sekretariat daerah. Kepala Bappeda sampaikan paling tidak terdapat empat peran strategis biro pada RPD NTB tahun 2024-2026. Mengawal implementasi pilar tata Kelola pemerintahan, menjamin terselenggaranya pelayanan public yang berkualitas, mengupayakan peningkatan kualitas SDM ASN, dan menjamin terlaksananya kolaborasi lintas sektor pada OPD.
Selanjutnya memasuki penjelasan mengenai isu dari berbagai sektor, terdapat 7 isu strategis yang sifatnya lintas sektor, antara lain; Perubahan iklim, stunting, kemiskinan, inflasi, PDRB (non-tambang), rehabilitasi hutan dan lahan, sampah dan limbah, serta sampah dan limbah. “Kami berharap, sekda dapat mengawal ini” ujar Kepala Bappeda NTB menutup paparannya. (Id)
#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
