Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., sampaikan arahan dalam kegiatan Kick Off Program Berani II (Better Reproductive Helth and Rights For All In Indonesia/Kesehatan Reproduksi & Hak-Hak Reproduksi yang lebih baik bagi semua kaum Perempuan di Indonesia) di Provinsi NTB. Diinisiasi oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dengan dukungan dari UNICEF, kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi, Kabupaten terkait, dan Instansi Vertikal seperti Kemenag, PTA, BPS. Kegiatan ini juga dihadiri stakeholder lainnya, seperti SKALA NTB, Lakpesdam NU NTB, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Ruang Rapat Geopark Bappeda NTB, Kamis 16 Mei 2024.
Ketua LPA NTB, Sahnan, S.H dalam sambutannya sampaikan bahwa program ini dilaksanakan sebagai usaha Pencegahan Perkawinan Anak. Hal ini penting karena data terakhir menunjukkan peningkatan persentase perkawinan anak di NTB dibandingkan tahun sebelumnya. Berlangsung selama tiga tahun hingga tahun 2025, menurutnya Kick Off hari ini bertujuan ingin menyatukan persepsi terkait upaya pencegahan perkawinan anak.
Selanjutnya Perwakilan Unicef, Suratman sampaikan bahwa apa yang dilaksanakan oleh LPA dalam Pencegahan Perkawinan Anak telah mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam Strategi Nasional. Menurutnya terdapat lima strategi, antara lain; 1) Optimalisasi kapasitas anak, 2) Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak, 3) Aksesibilitas dan Perluasan Layanan, 4) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan, dan 5) Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan.
Sementara itu dalam arahannya Kepala Bappeda NTB tekankan bahwa momentum kick off hari ini harus punya Goals. Apalagi di NTB sudah terdapat empat regulasi tentang Perkawinan anak; Peraturan Gubernur NTB Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, Peraturan Gubernur NTB Nomor 17 tahun 2023, dan Peraturan Gubernur NTB Nomor 34 tahun 2023.
“Mari bersama kita pastikan perkawinan anak NOL di NTB” ujarnya.
